PALU, SULTENGNEWS.COM – Mall Tatura Palu sebelum hancur dilanda bencana alam gempa 28 September 2018 silam, merupakan aset dari salah satu ikon yang ada di kota Palu dan kebanggan masyarakat kota Palu atas kehadiran Mall tersebut.
Sayangnya, pasca gempa yang menghancurkan fisik struktur bangunan, hingga saat ini, belum terlihat kembali secara signifikan atas dibangunnya kembali Mall Tatura Palu.
Kondisi dari hasil pantauan wartawan SultengNews.com di lokasi Mall, proyek pembangunan mall yang sebelumnya berjalan kini telah terhenti dan belum ada tanda-tanda untuk dilanjutkan kembali pekerjaannya oleh seluruh pihak.
Anggota DPRD Kota Palu Ratna Mayasari Agan, dalam keterangan resminya kepada awak media ini, mengatakan, Mall Tatura Palu merupakan salah satu ikon kota Palu, dan saham mayoritas yang ada didalamnya ialah milik pemerintah kota Palu.
“Memang sangat disayangkan kalau pembangunan Mall ini tidak berkelanjutan. Namun kan kita melihat juga bahwa untuk membangun itu juga butuh biaya. Hari ini, pemerintah kota Palu tidak punya anggaran untuk pembangunan tersebut. Memang ada dana asuransi yang cair kemarin, cuman itu tidak mencover seluruh biaya pembangunannya,” urainya kepada SultengNews.com.
“Kita butuh menggandeng investor,” sebutnya.
Menurutnya, baik Pemkot Palu maupun penanggung jawab dalam pembangunan Mall Tatura Palu yakni PT. CNE, untuk serius dan gesit dalam upaya menggandeng kembali investor.
Mengapa perlu menggandeng investor, karena dengan menggandeng investor, tentunya bisa membantu dalam segi biaya pembangunan Mall bisa kembali dilanjutkan.
“Kalau menggunakan dana APBD kita tidak mungkin. Biaya untuk pembangunan mall kalau tidak salah kemarin sekitar 300 miliar rupiah lebih. Artinya, PT. CNE untuk lebih gesit, kreatif dalam komunikasi mencari link dan investor tadi,” kata Anggota DPRD Kota Palu dua periode ini.
Lalu, kata dia, selain hal terkait dengan percepatan pembangunan Mall Tatura Palu, ada hal yang sangat menarik pun untuk diselesaikan oleh pengelola mall yakni soal menyelesaikan hak-hak karyawan yang belum dibayarkan upahnya.
“Beberapa saat lalu, ada beberapa masyarakat yang menyampaikan kepada kami terkait dengan belum dibayarkan hak-hak karyawan. Saya minta diselesaikan secara baik-baik. Paling tidak apa yang menjadi hak oleh karyawan dipikirkan, pemerintah kota harus pikirkan itu,” katanya.
“Kalau memang tidak punya kejelasan lagi, misalnya akan di putus kontrak kerja atau diberhentikan, harus di lakukan sesuai dengan prosedur Ketenagakerjaan. Prosedur itu harus dilakukan, supaya karyawan yang punya hak mendapatkan haknya. Rencana kami akan melakukan RDP dengan pihak CNE dan pemerintah soal tanggung jawabnya kepada karyawan,” Ungkap legislator dari Dapil kecamatan Tatanga dan Palu Selatan ini.
Kembali ke soal kelanjutan pembangunan mall, tegas dia, bahwa dalam waktu yang tidak lama, rencananya akan menggelar RDP dalam rangka meminta tanggapan dari PT. CNE dan Pemerintah Kota Palu, soal kepastian adanya investor yang bersedia untuk membangun mall kembali.
“Nanti kami dari komisi B menyampaikan ke Ketua dan segera untuk gelar RDP soal lanjutan pembangunan Mall tersebut. Untuk waktunya, Insya Allah dalam waktu yang tidak lama,” jelasnya.ZAL
