Proyek BPPW PUPR Molor Tidak Sesuai Kontrak

oleh -
Salah satu bangunan proyek yang belum selesai dikerjakan. FOTO : IST

Kepala Balai PPW Sulteng Tidak Merespon Konfirmasi Wartawan

PALU, SULTENGNEWS.COM – Mega proyek nilainya ratusan miliaran di wilayah hukum Sulawesi Tengah yang ditangani Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah (BPPW) Sulteng hingga akhir tahun 2021 diragukan selesai tepat waktu alias molor. Akibatnya beberapa titik proyek yang nilainya ratusan miliran tersebut diragukan kualitas pembangunan karena progresnya dikebut pada akhir-akhir sisa kontrak.

Adapun nama proyek yang dirangkum Radar Sulteng antara lain, mulai pembangunan Gedung Kejati Sulteng, gedung kantor pajak dan  empat titik lokasi pembangunan rehabilitas dan rekonstruksi (rehab rekon) sekolah yang molor tersebut, yakni M.Ts. Petobo, SDN 1 SDN 2, dan SD Inpres Petobo.

Dalam penelusuran Relawan Pasigala di empat titik lokasi pembangunan rehab dan rekon sekolah di Kelurahan Petobo Kota Palu, terlihat progres pencapaian target pekerjaan masih variatif antara 50 persen sampai 70 persen. Padahal waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut telah lama berakhir atau sekitar sembilan bulan terhitung dari penandatanganan kontrak kerja oleh kontraktor pelaksana PT. Sentra Multikarya Infrastruktur 5 Juni 2020, dengan waktu pelaksanaan 210 hari kalender dengan nilai kontrak Rp 37.413.102.000,- sumber dana Bank Dunia.

Artinya bahwa saat berita ini dilansir, pekerjaan tersebut telah mengalami keterlambatan sekitar 270 hari.

‘’Tim ini menemukan adanya dugaan penggunaan aksesoris yang tidak dipersyaratkan, terlihat pada plat strip dari struktur bangunan tersebut sudah banyak berkarat,’’ sesuai data tim Pasigala yang diterima Radar Sulteng.

“Dimana peranan quality control dalam mengawasi penggunaan aksesoris yang tidak layak tersebut. Panel-panel pun diinstal sangat amburadul. Terlihat jelas tidak persis antara panel yang satu dengan panel lainnya,’’ sebutnya lagi.

Miliaran dana yang digelontorkan melalui utang Bank Dunia namun pembangunan rehab rekon sekolah tersebut dibangun asal-asalan. Rencananya tim relawan akan terus melakukan penelusuran dan monitoring yang dijadwalkan ke lokasi pembangunan sekolah yang lain, yang ada di Kabupaten Sigi meliputi M.Ts. Bobo, Kaleke, Balamba, Bangga dan Pombewe.

Tiga tahun lebih telah berlalu pasca bencana Sulteng. Penanganan pemenuhan hak-hak penyintas di semua aspek juga semakin tidak jelas, khususnya pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana saat ini masih ribuan menghuni selter hunian sementara (Huntara) dan tenda-tenda darurat.

Berbagai sumber pendanaan telah dialokasikan untuk percepatan pembangunan namun pihak-pihak yang telah diberi wewenang dalam penanganan hak hak penyintas dinilai tidak efektif dalam menjalankan fungsi dan perannya.

Banyak ketimpangan di lapangan dalam hal penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) permukiman warga penyintas. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah (BPPW) Sulteng dinilai “gagal” dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2018 tentang Percepatan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulteng.

“ Pekerjaan penyiapan lahan Huntap II di Kelurahan Tondo dan Talise dibandrol pagu anggaran yang cukup besar Rp 40 miliar yang ditargetkan hanya 3 (tiga) bulan sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 26/SPMK/BPPW/PPK-PKP-ST/IV/2019 tertanggal 15 April 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Azmi Hayat, ST. Namun telah memasuki akhir tahun 2021 belum ada kejelasan kapan penyiapan lahan tersebut akan rampung dan segera dibangunkan hunian tetap, “ ungkap Relawan Pasigala Raslin, kepada Radar Sulteng, Minggu (5/12).

Bahkan proyek penyiapan lahan huntap Tondo Talise II yang menelan anggaran fantastis Rp 40 miliar tersebut telah 3 (tiga) kali di Addendum, yakni Addendum 1 Nomor: 38/ADD-SPMK/BPPW/PPK-PKP.ST/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, Addendum II Nomor : 48/ADD-SPMK/BPPW/PPK-PKP.ST/IX/2019 Tanggal 10 September 2019, dan Addendum III Nomor: 58/ADD-SPMK/BPPW/PPK-PKP.ST/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019.

Entah siapa yang harus bertanggungjawab atas polemik lahan yang telah memasuki tahun ketiga ini, belum ada tanda-tanda penyelesaiannya.

Tim investigasi Relawan Pasigala melakukan penelusuran di lokasi tersebut dan menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dan ketimpangan, semua pihak-pihak terkait telah ditemui tim ini namun terkesan saling melempar tanggungjawab.

Menurutnya BPPW, sebagai perpanjangantangan Kementerian PUPR tersebut dinilai tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya. Hampir semua pekerjaan rehab rekon yang melibatkan instansi ini gagal. Seperti pembangunan 19 Madrasah Alkhairaat di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, tidak beres-beres. Bahkan sudah molor 11 bulan serta penyediaan lahan huntap Tondo Talise paling bobrok sudah memasuki tahun ke tiga tidak ada selesai permasalahannya.

“ Seharusnya oknum-oknum di Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah (BPPW) ini malu kepada penyintas karena negara telah menggaji besar tapi kerjanya nol, “ ujarnya.

Dari pagu anggaran sekitar Rp 40 miliar tersebut, sesuai data tim Relawan Pasigala menjelaskan bahwa dana Rp 40 miliar tersebut telah dicairkan sekitar Rp 18,6 miliar dan telah dibayarkan kepada tiga kontraktor pelaksana penyediaan lahan huntap tersebut, yakni PT. Velovei Bangun Pratama, PT. Rizal Nugraha, dan PT. Sapta Unggul.

“ Yang menjadi pertanyaan sisa anggaran sekitar Rp 21 miliar lagi di kemanakan, “ tanya Raslin.

Relawan Pasigala bencana Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), juga menyambangi dan menemui Otoritas PT. Waskita Karya Willy dan Syarifuddin di kantornya, guna membahas dan mencari solusi terhadap sejumlah polemik permasalahan yang ditemuinya, sehubungan dengan mangkraknya pembangunan hunian tetap (huntap) yang ditangani oleh BUMN Waskita Karya di beberapa titik lokasi, seperti di Loli Tasiburi, Loli Pesua Kabupaten Donggala, dan Desa Pombewe Kabupaten Sigi.

Investigasi tersebut membahas beberapa point penting, salah satu diantaranya berkaitan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna memperdayakan warga terdampak bencana Sulteng ditengah situasi ekonomi semakin memburuk akibat pandemi Covid-19.

Relawan Pasigala  juga menyoroti kinerja dari Kepala Satker Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Sulteng, berinisial RA.  Oknum pemangku kepentingan tersebut sangat susah ditemui dan terkesan sangat tertutup.

Demikian pula, beberapa kali media ini mencoba melakukan upaya konfirmasi melalui telepon dan via WhatsAap (WA) namun oknum tersebut justru memblokir panggilan. Demikian pula dengan Kalak Satgas Rehab Rekon pasca bencana Sulteng Prof. Dr. Arie Setiadi Moerwanto. Enggan mengubris konfirmasi media ini, meski sudah dikirimkan daftar pertanyaan untuk konfirmasi, namun lagi-lagi tidak ditanggapi.

Menurutnya, oknum Kasatker SNVT tersebut secara terang-terangan telah menghianati amanah dan pesan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu yang lalu.

Seperti kita ketahui amanah Presiden Jokwi, bahwa Point pertama SNVT didaerah dalam melaksanakan proyek pembangunan perumahan daerah diharapkan dapat mengutamakan Kontraktor lokal. Kedua, kalaupun kontraktor nasional yang menang maka diharapkan dapat memberikan kesempatan agar subkontraktor atau vendornya adalah kontraktor lokal.

Ketiga, mengupayakan agar konten atau bahan baku lokal dapat dipakai semaksimal mungkin, pada rumah-rumah warga di daerah bisa berasal dari daerah itu sendiri.

Realitas di lapangan,  hampir semua kontraktor luar daerah yang dipekerjakan bahkan Kasatker tersebut melarang menyuplai bahan baku lokal seperti atap, canal kusen dan pintu harus didatangkan dari Surabaya.

Relawan Pasigala bencana Sulteng berharap keluh kesahnya itu mewakili segenap warga terdampak di Sulteng, kiranya Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dapat memberi ruang kepada pengusaha lokal untuk membangun daerah, serta mencopot oknum Kasatker SN-VT dari jabatannya dan menggantikanya dengan orang yang bisa mengemban amanah.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membentuk Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Bidang Perumahan di seluruh Provinsi di Indonesia. Adanya SNVT Bidang Perumahan diharapkan akan mempercepat program serta pengawasan pembangunan rumah untuk masyarakat dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Tahun 2016 silam Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan telah membentuk dan memiliki SNVT. Melalui pembentukan SNVT ini dapat diharapkan seluruh pelaksanaan program perumahan di Indonesia akan semakin cepat dan baik serta meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah.

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Rusdi Mastura, menyatakan keinginan dirinya menjadi Gubernur dikarenakan ingin memulihkan kembali Sulteng pasca bencana tahun 2018 silam.

“Saya mau jadi Gubernur tujuan saya bagaimana memulihkan dampak bencana yang selama ini menjadi polemik serius atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan meminta jangan ada pihak-pihak yang menari-nari di atas penderitaan rakyat, “ ungkap Pembina Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPKB) Sulteng yang akrab disapa Kak Cudy tersebut.

Untuk memulihkan Sulteng pasca bencana, sebagai wujud dari implementasi dalam merealisasikan janji-janji kampanyenya salah satunya adalah menuntaskan segala ketimpangan dan penyimpangan terhadap sejumlah permasalahan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala (Pasigala) yang menjadi prioritas dari mantan Walikota Palu dua periode ini.

Dampak dari gempa bumi dan tsunami di Pasigala, giliran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pengusaha dan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mereka terlibat suap, salah satunya proyek pembangunan sistem penyediaan air minum untuk korban gempa-tsunami.

Tiga titik rawan potensi korupsi tidak hanya pada saat fase bencana terjadi, tetapi juga sebelum dan sesudahnya. Jadi, paling tidak ada tiga titik rawan yang harus diwaspadai. Pertama, fase prabencana. Pada fase ini, sasaran korupsi adalah proyek pengadaan atau pelatihan terkait dengan mitigasi bencana.

Kedua, fase saat bencana tengah terjadi atau fase tanggap darurat. Fase ini yang paling rawan karena proyek atau kegiatan dilakukan di tengah kesibukan membantu korban bencana. Pengadaan-pengadaan harus dilakukan secara cepat dan masif. Pola-pola korupsi seperti penggelembungan (mark-up) harga dan manipulasi penerima bantuan mudah untuk dilakukan.

Ciri-ciri dimulainya proses perbuatan korupsi, ketika data yang selalu divalidasi (diperbarui) bila korban bencana menagih janji dana stimulan. Data yang berganti-ganti, hingga berkali-kali, bahkan tahunan data selalu diperbaiki. Ini ciri-ciri terjadinya dugaan korupsi disana.

Ketiga, pascabencana atau fase rehabilitasi. Pada fase ini pun potensi korupsi sangat besar sebab melibatkan uang yang begitu banyak, terutama untuk kegiatan rehabilitasi atau pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap).

Selain suap seperti dalam kasus yang melibatkan pejabat di Kementerian PUPR, modus korupsi lainnya adalah mark up, pembangunan fiktif, atau pengurangan spesifikasi.

Minimnya pengawasan merupakan penyebab utama yang membuat bantuan terkait bencana begitu rentan diselewengkan. Semua lebih memilih berkonsentrasi mencari dan menyelamatkan korban, serta mengumpulkan dan mendistribusikan bantuan.

Apalagi banyak yang meyakini bahwa tidak akan ada orang yang tega dan berani mencari keuntungan dari bencana. Kondisi tersebut ditambah informasi mengenai bantuan bencana yang cenderung tertutup.

Selain pengawasan, faktor lain adalah keleluasaan bagi pemerintah melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan bantuan, khususnya pada fase tanggap darurat.

Mekanisme ini bisa dengan cepat merespons kebutuhan korban jika dibandingkan proses tender, tetapi sangat rawan penyelewengan. Tanpa ada pengawasan, kolusi dalam penentuan pemenang, mark up harga, ataupun manipulasi distribusi bantuan sangat mungkin terjadi.

” Jadi, sangat jelas, korupsi memperburuk dampak bencana dan memperberat derita para korban. Praktik tercela itu menjadi biang keladi atas kegagalan upaya meminimalkan kerusakan dan jumlah korban. Termasuk menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulteng terutama dalam pembangunan hunian dan fasilitas umum, ” bebernya.

Sementara itu, Kepala Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah (BPPW) Sulteng, Sahabudin dihubungi Radar Sulteng melalui pesan singkat WhatsApp meminta waktu konfirmasi tidak merespons. Dari chat whatsapp hanya dibaca tanpa ada balasan.(tim)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.