Presedium Sulteng Menggugat Tolak Eksploitasi PT CPM di Poboya

oleh -

Koordintor Presidium Sulteng Menggugat, Eko Arianto bersama Koordinator Umum Sulteng Menggugat, Rully Hadju. FOTO : IST

JAKARTA, SULTENGNRWS.COM – Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Citra Palu Mineral (PT CPM) yang merupakan anak perusahaan PT Bumi Resources Minerals Tbk (Group Bakrie) akan dimulai per tanggal 29 Januari 2020 setelah sebelumnya perusahaan ini telah mengantongi izin pembangunan konstruksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada bulan November 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020.




Koordinator Presidium Sulteng Menggugat, Eko Arianto mengatakan, masa waktu yang hanya tinggal beberapa hari lagi menuju tanggal 29 Januari 2020 adalah masa-masa kritis dan krusial bagi seluruh rakyat Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk melihat secara objektif potensi manfaat kebaikan maupun dampak keburukan jika PT CPM benar-benar beroperasi di tanah Sulawesi Tengah.

“Bagaimana tidak, meskipun masa pembangunan kontruksi yang diberikan pemerintah kepada pihak PT CPM sudah akan berakhir, akan tetapi fakta lapangan menunjukan, kapasitas profesional PT CPM mengelola emas masih sangat diragukan, masalah masih banyaknya problem yang tidak terselesaikan merupakan bukti akan ketidak profesionalan PT CPM tersebut,” tegas Eko Arianto melalui pesan aplikasi WatsApp, Kamis (23/1/2020).

Masalah penyelesaian hak-hak perdata dan tradisional warga sekitar tambang ungkap Eko, adalah izin pemanfaatan air dalam dan permukaan di Kota Palu yang memiliki karakter kebutuhan air yang tinggi serta tidak adanya kejelasan konsep pemberdayaan pengusaha lokal sebagai kolaborasi dari multi player effect kehadiran tambang adalah contoh masalah yang telanjang menggambarkan ketidak profesionalan dan kemampuan pengelolaan PT CPM tersebut.

“Selain masalah diatas, potensi limbah dan racun yang akan dihasilkan jika PT CPM beroperasi adalah masalah tersendiri,” tegasnya.




Ia mengungkapkan, jika dalam rentang waktu masa eksplorasi dan pembangunan kontruksi yang sudah hampir berakhir saja pihak PT CPM telah memperlihatkan ketidak profesionalannya, bagaimana mungkin masyarakat bisa diyakinkan bahwa pihak PT CPM akan profesional mengelola limbah dan racun sebagai dampak dari pengelolaan pertambangan emas sesuai kontrak karya mereka.

Selain itu, wilayah Sulawesi Tengah yang berada diatas patahan sesar Palu – Koro adalah masalah lain yang harus menjadi perhatian serius. Bencana 28 September 2018 yang berdampak dengan daya rusak yang serius di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong telah mengingatkan seluruh rakyat Sulawesi Tengah untuk selalu waspada pada hal-hal dan tindakan yang berpotensi bisa memicu terjadinya bencana.

Kaitan keberadaan patahan sesar Palu – Koro dengan keberadaan PT CPM yang akan beroperasi izin eksploitasinya per 29 Januari 2020 adalah dimana pihak PT CPM juga akan menggunakan metode blasting (peledakan menggunakan bom) sebagai salah satu metode dalam mengelola kerja penambangan nya, sehingga setiap ledakan yang akan terjadi bisa mengakibatkan efek bagi patahan Palu – Koro yang ada didalam perut bumi. Sehingga, tidak mencegah sistem blasting yang akan dilakukan PT CPM sama dengan membiarkan potensi bencana maha dahsyat bagi warga Kota Palu dan sekitarnya terjadi kembali.




Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, kami, Sulteng Menggugat yang merupakan gabungan dari aliansi rakyat Sulteng menyerukan persatuan seluruh elemen rakyat Sulteng untuk menolak eksploitasi PT CPM di tanah Sulawesi Tengah, lebih jauh lagi, kami, Sulteng Menggugat menolak keberadaan PT CPM di Sulawesi tengah jika tidak memberikan manfaat kongkrit bagi daerah dan masyarakat. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *