PPK Diminta Bekerja Dengan Integritas dan Independensi

oleh -
Ketua KPU Palu, Agusalim Wahid saat melantik 40 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Palu, Sabtu (29/2/2020). FOTO : MAHFUL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Palu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, resmi dilantik Ketua KPU Kota Palu Agusalim Wahid di Swiss Bell Hotel, Sabtu (29/2/2020).




PPK yang dilantik berjumlah 40 orang dari delapan kecamatan di Kota Palu.

“Harapan kami, saudara – saudaraku yang baru saja dilantik, dapat melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana sumpah kita. Teman – teman saya minta bekerja dengan integritas dan independensi,” ujar ketua KPU Palu, Agusalim Wahid saat menyampaikan sambutannya.

Ketua KPU Palu, Agusalim Wahid saat saat menandatangani berita acara pelantikan 40 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Palu, Sabtu (29/2/2020). FOTO : MAHFUL

Agussalim Wahid menyampaikan kepada semua PPK yang baru saja dilantik, agar merubah beberapa kebiasaan lama yang bisa saja melanggar kode etik sebagai penyelenggara dan hal itulah yang sangat ditekankan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat kegiatan di Bali belum lama ini.

“Kalau bisa kurangi ke warkop, karena biasa banyak teman – teman penyelenggara ke warkop dan tidak diminta minta bertemu dengan tim pasangan calon atau terlibat diskusi sehingga memberikan komentar yang ternyata merugikan salah satu pasangan calon. Ini bisa menyudutkan kita dan mengurangi kepercayaan publik kepada kita,” terang Agussalim Wahud.

Dia menambahkan, sebagian besar masalah justru berasal dari penyelenggara karena berkomentar tidak sesuai aturan.




Olehnya kata Agusalim Wahid, disamping terus menjaga independensi dan integritas, juga harus dibarengi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkaitan dengan pengetahun tentang aturan, sehingga dapat menyampaikan update semua aturan – aturan yang ada, karena PKPU biasanya selalu ada perubahan.

“Perubahan – perubahan aturan ini, terkadang kita dianggap tidak konsisten, karena belum lama keluar surat edaran ya keluar lagi surat edaran selanjutnya. Namun apapun itu, kita harus tetap taat pada aturan,” tandas mantan aktivias mahasiswa ini.

Saya minta teman – teman PPK untuk bekerja dengan baik, karena tekanan pada pemilihan ini sangat luar biasa, berbeda dengan pileg.

Sesuai denga sumpah yang kita ucapkan tadi bahwa kita tidak akan terpengaruh dengan hasil apapun yang kita putuskan dengan tekanan ‘ tekanan yang ada. Apapun yang terjadi, kita harus melaksanakan sesuai dengan aturan. Kapan kita lari dari aturan, berarti kita sudah merugikan salah satu pasangan calon. Walaupub kita dicaci maki, yang penting kita melaksanakan sesuai aturan.




Dikatakan, jika penyelenggara taat dengan aturan, maka biasanya godaan akan datang, sehingga ujung – ujungnya ada penyelenggara yang akhirnya tergoda. Namun ketua KPU Palu ini berharap mudah – mudahan tidak ada penyelenggara di Kota Palu yang tergoda, dengan godaan apa pun.

“Marilah kita melakukan keputusan kolektif kolegial dan selalu mendiskusikan jika ada kendala, supaya kita terhindar dari masalah,” pesannya.

Ketua KPU Palu juga menekankan agar para PPK jangan karena edhock, pemikiran juga edhock, sikap juga edhock, sehingga melakukan tindakan – tindakan yang bisa saja berselingkuh terhadap aturan, sehingga melaksanakan tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon.




Sebagai penyelenggara terkadang mengalami anomali waktu, karena disaat orang istrahat penyelenggara masih kerja, pada saat orang tidur penjelenggara juga masih bekerja. Begitulah yang akan dilewati oleh para penyelenggara, sehingga apa pun itu harus melaksanakan sesuai dengan tahapan, karena pedoman penyelenggara adalah tahapan.

“Saya minta teman – teman PPK untuk bekerja dengan baik, karena tekanan pada pemilihan ini sangat luar biasa, berbeda dengan pileg,” tegasnya.

Dia menambahkan, sesuai denga sumpah yang telah diucapkan bahwa tidak akan terpengaruh dengan tekanan – tekanan dari manapun dan dalam bentuk apa pun terhadap hasil yang telah diputuskan. Penyelenggara harus melaksanakan sesuai dengan aturan. Kapan lari dari aturan, berarti sudah merugikan salah satu pasangan calon. Walaupun akhirnya penyelenggara harus dicaci maki, yang penting tetap pada prinsip melaksanakan sesuai aturan.




“Biasanya godaan akan datang, sehingga ujung – ujungnya kita sebagai penyelenggara akhirnya tergoda. Tapi mudah – mudahan kita tidak tergoda, dengan godaan itu,” harapnya.

Agussalim juga berharap agak PPK dapat menjalin kerjasama internal maupun eksternal. Internal adalah komisioner dan sekretariat, jangan ada masalah kecil jadi masalah besar, karena berbeda pendapat itu adalah rahmat, itu hal biasa. Penyelenggara harus senantiasa berdiskusi, yang penting jangan perbedaan pendapat jadi permusuhan, sehingga menimbulkan keretakan diantara sesama penyelenggara, sehingga membuka ruang orang luar yang ingin memecah belah.

Eksternal adalah semua pihak dimulai dari Bawaslu, Pihak Kecamatan, Panwascam dan masyarakat. Terhadap pihak eksternal, harus terus berkoordinasi dengan baik utamanya dengan pemerintah kecamatan kaitannya dengan sekretariat.

“Jangan juga sempit pemahaman menganggap camat orang pemerintah, sehingga ada yang komando. Jangan juga begitu, tapi harus terus menjalin koordinasi yang baik,” pintanya.




Setelah pelantikan PPK, selanjutnya akan membentuk Panitia Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) atau istilah sebelumnya Petugas Pemutahiran Data (Pantarli), selanjutnya pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat kelurahan. PPDP akan membutuhkan ribuan orang untuk melakukan pemutahiran data, harus cermat juga mengawasi, mengontrol karena tidak boleh orang yang berafiliasi dengan calon tertentu, mereka juga akan ditempatkan di TPS karena mereka yang tau aturan.

“Kita jangan menjadi bagian dari permasalahan. Jadi harus hati hati berkomentar di media sosial. Debat Capres lalu ada penyelenggara yang juga ikut berkomenrar, kira tegur. Karena komentar kita, juga kadang menjadi pegangan peserta Pemilu.
Jadi penyelenggara ini, sebagian kebebasan kita dibatasi, itulah resikonya jadi penyelenggara,” tandas ketua KPU Palu. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *