Polemik Pulau Tomini, Camat Minta Hentikan Pembangunan Cottage

oleh -
Camat Tomini, Mukmin Muharram, S. Hut. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS – Pemerintah Kecamatan Tomini sigap mengambil langkah sekaitan polemik pulau Tomini yang kabarnya telah dikuasasi seorang pengusaha lokal inisial MA.

Diketahui, MA sebelumnya telah mengganti rugi hak usaha atas pengelolaan perkebunan kelapa dan rumah milik insial T warga Desa Malalan dengan luas lahan 50.000 meter persegi yang terletak di wilayah pulau Tomini, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).

Kepada T tersebut, MA memberikan imbalan sebesar Rp10 juta sebagai ganti rugi.

Hal ini tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang ditanda tangani Kepala Desa Malalan dan Camat Mepanga pada masa Pemerintahan tahun 2012.  Enam warga sebagai saksi ikut bertanda tangan dalam surat tersebut.

Dalam poin surat itu disebutkan, pihak kedua (MA) telah berhak memiliki semua tanah yang berada di Pulau dan melanjutkan pengelolaannya, serta melanjutkan kembali penanaman pohon kelapa diatas tanah yang masih kosong. Mengacu surat ganti rugi ini, MA kemudian melakukan proses pembangunan Cottage di lokasi pulau yang akhirnya disikapi Pemerintah Kecamatan Tomini.

Camat Tomini, Mukmin Muharram mengatakan paska mencuat polemik pulau Tomini dirinya membentuk tim terdiri dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan (Kasi Trantib) Tomini yang dikoordinir Sekretaris Kecamatan (Sekcam) bertugas  menelusuri terkait informasi dan fakta otentik. Turut dilibatkan juga pihak Kepolisian dan TNI.

Lewat tim ini, Camat memerintahkan Kasi Trantib Kecaman untuk segera melakukan langkah-langkah persuasif di lapangan.

Hasil penelusuran serta konfirmasi oleh tim tersebut kemudian dilaporkan ke Wakil Bupati (Wabup) Parimo.

“Kami mengambil langkah -langkah konfirmasi dan ternyata benar. Data yang kita pegang saat ini dari hasil konfirmasi dengan  Pemerintah Desa Malalan, bahwa yang bersangkutan (MA) telah mengganti rugi perkebunan kelapa berlokasi di pulau tomini milik T yang baru beberapa bulan lalu meninggal dunia.  Setelah kita pelajari, berkaitan dengan pulau, ini diatur dalam Undang- Undang soal pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil bahwa tidak dapat diperjual belikan,”ujar Camat Tomini, Mukmin Muharram, S. Hut, kepada sultengnews, Minggu (25/04/2021).

“Tentu itu satu tindakan keliru, olehnya saya menginstruksikan kepada saudara MA agar menghentikan pembangunan Cottage di pulau tersebut. Saya himbau kepada MA agar menyurat ke Gubernur untuk meminta petunjuk sehubungan dengan langkah-langkah apa yang dilakukan dirinya (MA) legal melakukan kegiatan disitu (pulau), sebab pengelolaan pulau-pulau kecil merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Jadi saat ini pembangunan Cottage dihentikan,”sambungnya.

Mukmin menilai, proses penerbitan dokumen (surat ganti rugi) yang menjadi objek permasalahan atas pengelolaan pulau Tomini tersebut cacat hukum, sebab sepengetahuannya model surat ganti rugi tidak memiliki rujukan adminstrasi. Apalagi, kata Camat, dari hasil investigasi tim terkuak bahwa almarhum T tidak memiliki dokumen apapun berupa izin mengelola tanaman pohon kelapa di pulau itu seperti Hak Guna Usaha (HGU). Ditambah lagi, berdasarkan Undang-Undang, bahwa pulau kecil tidak dapat diperjual belikan.

“Setelah kita investigasi saudara T tidak memiliki dokumen apapun. Itu hanya inisiatifnya untuk membudidayakan kelapa disitu. Berarti secara hukum saudara T tidak memiliki hak melakukan transaksi jual beli,”ungkap Camat.

Dia menghimbau, kepada masyarakat khusunya nelayan jika masih melihat atau menemukan adanya aktivitas pembangunan fisik (cottage) di lokasi pulau tersebut agar segera dilaporkan. Mengingat, jalur tempuh menuju pulau itu cukup jauh dan hanya dikunjungi para nelayan yang hendak menangkap ikan di perairan tomini sehingga sangat sedikit masyarakat yang bisa mengetahui aktivitas di pulau.

“Jadi saya menghimbau kepada Kepala Desa, masyarakat jika masih ada aktivitas dalam artian pembangunan misalnya masih melanjutkan pembangunan Cottage, atau melakukan penataan areal menggunakan alat berat disitu tolong segera dilaporkan. Terkecuali rekreasi,”tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *