Polda Sulteng Klaim Penanganan Unjuk Rasa Sesuai SOP; Kabid Humas Sebut Oknum Anggota Melakukan Pelanggaran

oleh -
Kapolres Parigi Moutong, AKBP Yudy Arto Wiyono saat memberikan himbauan kepada para pengunjuk rasa di Desa Siney pada Sabtu (12/2/2022). FOTO : HUMAS POLDA SULTENG

PARIGI, SULTENGNEWS.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng mengklaim, pembubaran unjuk rasa dengan melakukan pemblokiran jalan di Desa Siney, Kabupaten Parigi Moutong, sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Hal itu diungkapkan Kabidhumas Polda Sulteng, Kombes Pol. Didik Supranoto saat menggelar jumpa pers di Polres Parigi Moutong, Senin (14/2/2022) sore.

Dikatakan, secara umum dalam melakukan tindakan tegas untuk membubarkan pemblokiran jalan, kepolisian sudah sesuai dengan SOP. Hal itu dia ulangi kembali secara umum kepolisian sudah sesuai SOP.

Terlebih sebelumnya, Kapolres Parigi Moutong dalam arahannya kepada personil pengamanan unjuk rasa untuk tidak membawa senjata.

“Tetapi ada pelanggar SOP, jadi bukan kepolisian. Tetapi ada yang tidak patuh dengan SOP, jadi secara umum sudah sesuai SOP tetapi ada beberapa anggota yang tidak patuh SOP,” tegas Didik.

Didik menambahkan, itulah sekarang yang lagi dicari dan dilakukan penyelidikan oleh pihak Bidpropam Polda Sulteng.

Didik menjelaskan, kejadian unjuk rasa ini sudah yang ketiga kalinya, pertama dan kedua masih bisa dinegosiasi dengan pihak kepolisian. Namun yang ketiga yang terjadi pada Sabtu (12/2/2022) kepolisian tidak berhasil melakukan negosiasi dengan masa yang melakukan pemblokiran jalan.

“Jadi perlu digaris bawahi, kepolisian tidak pernah mempermasalahkan dengan ijin tambang, tetapi yang dipermasalahkan adalah menutup akses jalan,” terang Didik.

Sebab jalan yang ditutup adalah satu-satunya akses untuk ke Sulawesi Tengah, ke Gorontalo sampai ke Sulawesi Utara atau Menado.

Jika jalan itu ditutup sudah tidak ada alternatif lain, semuanya macet. Jika malam itu, polisi tidak berinisiatif untuk membuka blokir jalan, maka akan terjadi kemacetan panjang.

Saat demonstrasi saja, kemacetan sudah hampir 10 Km baik yang dari arah Sulawesi Tengah atau yang akan menuju ke Sulawesi Tengah.

Upaya negosiasi sudah empat kali dilakukan, akan tetapi masa yang melakukan pemblokiran jalan tidak pernah memberikan akses untuk membuka jalan.

Jika ditidak dipaksa untuk dibuka, maka akan terjadi konflik baru antara pengguna jalan dengan masa pemblokir jalan.

“Saya yakin malam itu, pengguna jalan lebih banyak daripada masa yang memblokir jalan, makanya polisi melakukan tindakan tegas untuk membuka blokir jalan tersebut,” pungkas mantan Kapolres Kolaka ini.

Untuk diketahui, unjuk rasa dengan melakukan pemblokiran jalan yang terjadi pada Sabtu (12/2/2022) terjadi di Desa Sinei Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parimo, Polisi harus melakukan tindakan tegas karena pemblokiran jalan telah berlangsung selama 12 jam dan menimbulkan kemacetan sepanjang 10 kilometer. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.