PKB Sulteng Minta Wali Kota Tidak Keluarkan Izin Tabliq Akbar Ustadz Khalid Basalama di Palu

oleh -
Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Ir. Alwi Aljufri, MPd.I saat menggelar konfrensi pers, Kamis (13/1/2022). FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Ir. Alwi Aljufri, MPd.I, meminta kepada Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid agar tidak mengeluarkan izin pelaksanaan tabliq akbar Khalid Basalama di Kota Palu.

Pertayaan itu disampaikan Alwi Aljufri melalui rilis yang diterima redaksi media ini, Kamis (13/1/2022).

Alwi Aljufri mengatakan, rencana kedatangan ustadz Khalid Basalamah ke Kota Palu mendapat penolakan dari Nahdiyin dan Abna’ulkhairaat serta segenap keluarga besar PKB di Kota Palu.

Sebagai partai pendukung pasangan Walikota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE, dan dr. Renny Lamadjido, M.Kes, DPW PKB Sulteng menjelaskan kronologis sikap tegas PKB yang tidak memberikan tempat kepada kalangan berfaham takfiri di Kota Palu.

Dikatakan Habib Alwi, ada surat atas nama Walikota Palu yang mengundang ormas – ormas dalam rangka permintaan izin kepada Wali Kota untuk mendatangkan ustadz Khalid Basalama di Palu. Menurut Habib Alwi, ada satu yayasan yang meminta untuk mendatangkan ustadz Khalid Basalamah dalam Tablig Akbar di Kota Palu.

“Pada intinya, surat itu baru bermohon untuk mendapatkan izin. Atau belum mendapatkan izin dari Wali Kota dan Wakil Walikota Palu. Itu baru meminta pendapat dari masyarakat tentang permintaan dari yayasan itu. Bukan berarti mengizinkan, “ kata Habib Alwi Aljufri.

Olehnya kata Habib Alwi, itu hanya menjadi pertimbangan bagi Wali Kota apakah memberikan izin atau tidak.

“Jangan nanti dibawa-bawa nama pak Wali Kota dan ibu Wakil Walikota sebagai pendukung. Sebab di media sosial disebutkan bapak Wali Kota dan ibu Walikota sebagai pendukung Wahabi. Kegiatan ini belum ada izinnya,“ tegas Habib Alwi.

Menyikapi hal ini, maka sebagai Ketua Dewan Syuro DPW PKB Sulteng, Habib Alwi meminta agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota mempertimbangkan pendapat masyarakat, serta ormas – ormas yang menyampaikan itu. Jika seandainya bisa berpotensi menimbulkan gejolak di Kota Palu, maka sebaiknya jangan diizinkan.

“Bagus lah Wali Kota itu membuat rapat terlebih dahulu untuk meminta pendapat dari ormas-ormas. Sebagian besar ormas menghubungi saya dan meminta agar izin itu ditolak. Tetapi saya arahkan mereka untuk menghadiri rapat guna menyampaikan pendapat – pendapat sehingga Walikota mempunyai pegangan dan pertimbangan untuk tidak mengeluarkan surat izin. Sesuai alasan-alasan yang akan berkembang dalam rapat tersebut,“ papar Habib Alwi.

Secara pribadi, Habib Alwi berpendapat, sebaiknya Wali Kota mempertimbangkan aspek keamanan Kota Palu sebelum munculnya hal-hal yang tidak diinginkan. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.