PALU, SULTENGNEWS.COM – Wakil Ketua II DPRD Kota Palu Rizal Dg. Sewang menyayangkan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Palu, yang acuh tak acuh atau melakukan pembiaran terhadap kurangnya fasilitas penunjang di sekolah-sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota Palu.
Wakil Ketua II DPRD Kota Palu Rizal Dg. Sewang, mengatakan, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota Palu, yang terpenting adalah bagaimana memajukan mutu pendidikannya.
Menurutnya, kualitas hidup masyarakat tidak akan meningkat jika tidak dibarengi dengan kualitas dari mutu pendidikan yang ada di sekolah-sekolah di kota Palu.
Tentunya, dengan melihat sejumlah fasilitas sekolah yang kurang layak, seperti dari hasil reses yang ditemui dilapangan, ada siswa yang duduk melantai, kurangnya rombongan kelas, bangunan sekolah yang sudah tidak layak dan sebagainya, tentunya perlu dipertanyakan standarisasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dalam menilai mutu pendidikan di kota Palu.
“Untuk kondisi fisik sekolah, kemarin ada beberapa kepsek dari Palu Selatan dan komunikasi dengan kami di kantor DPRD. Kesimpulannya, bukan hanya sekolah di Balaroa yang belajar di lantai termasuk sekolah di Petobo, sudah ada bangunan baru tetapi masih banyak yang rusak. Masalah ini adalah masalah kota Palu, bukan hanya masalah di Balaroa saja. Artinya karena rata-rata semua sekolah ada yang begitu, ada satu dua kelas yang duduk dilantai, ada yang pakai kelas bergantian, sehingga saat ini, dianggap pembiaran terhadap kebutuhan-kebutuhan tertentu yang kita biarkan terhadap kebutuhan pendidikan di kota Palu,” urai Rizal kepada SultengNews.com, Jumat (9/12/2022).
“Saya berharap dinas pendidikan punya data terkait dengan data kebutuhan sekolah (Dapodik). Maksudnya data bangunannya, tahun berapa, kebutuhan dari sekolah yang belum memiliki fasilitas dan lainnya. Artinya, harus ada standarisasi sekolah, berapa persen sekolah yang dianggap tidak layak, kursi mejanya, alat peraga dan semacamnya. Jika tidak ada standar yang ada, jelas kita akan acuh tak acuh dengan sekolah-sekolah yang tidak layak tadi,” sambung Rizal.
Lebih lanjut soal kondisi sekolah terdampak di kelurahan Balaroa, baik SD Inpres Balaroa, SDN Balaroa dan SD Inpres Perumnas Balaroa yang masih menggunakan bangunan seadanya, tentunya ini kaitannya dengan ketersediaan lahan untuk membangun sekolah yang baru pasca bencana alam 28 September 2018.
Menurutnya, percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah di kelurahan Balaroa adalah hal yang paling utama dan bagian dari desakan serius yang dilakukan oleh DPRD Kota Palu.
Hal ini karena pertimbangan dari masyarakat kelurahan Balaroa melalui tokoh pemuda, karangtuna, yang mengharapkan dan menginginkan percepatan dari adanya lahan untuk membangun sekolah terdampak tadi.
“Pembebasan lahan itu saya perjuangkan, saya pahami masalahnya, apalagi saya sering kesitu dan saya sering reses disitu. Memang, masyarakat sangat berharap ada kejelasan terkait dengan lahan sekolah dan semua itu sudah di hendle oleh Pemerintah Kota Palu. Memang diakui prosesnya lambat dan mereka juga sangat bersyukur kalau lahan sudah ada,” sebutnya.
“Insya Allah dalam waktu dekat kita akan turun ke lokasi kelurahan Balaroa, mengetahui masalahnya dan cari solusinya,” tegasnya.ZAL
