PIM Laksanakan Sekolah Pemilu dan Demokrasi

oleh -
Direktur PIM, Rusli Attaqi bersama Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sekolah Pemilu dan Demokrasi di Kantor Bawaslu Sulteng, Ahad (13/9/2020). FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Perkumpulan Indonesia Memilih (PIM) menyelenggarakan Sekolah Pemilu dan Demokrasi yang dipusatkan di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Sulteng, Ahad (13/9/2020) kemarin.

Pelaksanaan Sekolah Pemilu dan Demokrasi bertujuan membentuk komunitas yang bisa berkolaborasi serta bekerja sama dengan pengawas pemilu melakukan pencegahan pelanggaran sekaligus sebagai kontribusi dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

Direktur PIM, Rusli Attaqi dalam sambutannya menyebutkan, terdapat empat poin strategis yang melatarbelakangi pelaksanaan Sekolah Pemilu dan Demokrasi tersebut.

“Pertama, mendekatkan pengawasan pemilihan dalam kehidupan sosial, berupa menciptakan simpul pengawasan potensial di lapisan masyarakat,” katanya.

Sebab individu dan komunitas sosial, jika dikonsolidasikan secara tepat akan menjadi kekuatan besar membantu kerja-kerja penyelenggaraan, khususnya Bawaslu sebagai penyelenggara.

“Pengawas pemilihan memiliki jumlah sumber daya terbatas, ditambah waktu penanganan pelanggaran yang singkat, serta wilayah pengawasan yang luas, tentu menyulitkan kegiatan pengawasan langsung dan melekat,” paparnya.

Sehingga menurutnya, dengan kehadiran individu dan komunitas potensial ini, menjadi kekuatan besar yang sinergi dengan kerja-kerja pengawasan pemilihan.
Poin strategis kedua menurut Rusli, mempertahankan integritas dan kapasitas pemilih. Melalui pola materi pendidikan yang diberikan kepada peserta akan menghasilkan lulusan potensial menjadi kader pengawas pemilihan di daerah masing-masing.

“Dengan spesifik, memiliki integritas dan kapasitas memadai dalam pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan pemilihan, khususnya berkolaborasi dengan pengawasan pemilu mewujudkan keadilan pemilu,” jelasnya.

Menurutnya, atas integritas dan kapasitas individu yang telah dibina, diharapkan menjadi bibit kristal untuk menyebar hingga membentuk kekuatan sosial masyarakat. Minimal sosialisasi dilakukan pada keluarga terdekat, lalu kepada komunitas, dan masyarakat.

“Ketiga, perluasan jaringan sosialisasi. Peserta mengutamakan pegiat dan aktivis sosial, sehingga ilmu dan pengetahuan yang mereka dapatkan dapat terdistribusi langsung ke tengah komunitas mereka,” jelasnya.

Menurutnya, secara teknis kerja pengawasan pemilihan bisa dilakukan melalui media-media yang akrab dan digemari khalayak ramai. Bentuknya bisa di media elektronik maupun media cetak termasuk media sosial.

“Keempat, estafet penyelenggara pemilihan,” sebutnya.

Ia menjeleskan, para lulusan dalam jangka panjang dilatih menjadi pemimpin di masa depan, baik di jajaran penyelenggara sendiri maupun di dalam komunitas struktur sosial masyarakat.
Lebih lanjut menurutnya, dengan jaringan lulusan atau kader yang sudah terbentuk, apalagi dengan jaringan komunitas yang telah mereka bangun sebelumnya, akan menjadi modal sosial calon pemimpin.

“Tinggal saat ini, terus mengasah dan menempah diri meningkatkan integritas dan kapasitas hingga layak menjadi pemimpin dan layak menjadi tumpuan koordinator penyelesaian masalah sosial,” pungkasnya.

Rusli mengatakan Sekolah Pemilu dan Demokrasi dilaksanakan atas kerjasama dengan Jaringan Advokasi untuk Keadilan (JATI Centre) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Kegiatan tersebut diikuti oleh puluhan peserta dari Mahasiswa Universitas Tadulako dan IAIN Palu. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *