Petahana Banggai dan Morowali Utara Diduga Lakukan Pelanggaran Pergantian Pejabat

oleh -
Ketua Bawaslu Sulteng, Rulan Husen saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan di swisbel hotel Palu. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Petahana yang juga menjabat Bupati Kabupaten Banggai Herwin Yatim dan Morowali Utara diduga melakukan pelanggaran pergantian pejabat dalam waktu yang tidak diperbolehkan sebagaimana dalam pasal 71 ayat 2 undang-undang pemilihan.

“Terhadap pelanggaran pergantian pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 dalam undang-undang pemilihan yakni Bawaslu setempat dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Banggai dan Bawaslu Morowali Utara, telah menindaklanjuti berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Setelah melalui penelusuran, kemudian pleno dan pengisian temuan, sehingga melakukan klarifikasi sebagai bagian penindakan pelanggaran,” beber Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen saat ditemui wartawan di Swisbel Hotel Palu, Senin (10/08/2020).

Diungkapkan, dari kasus tersebut dihasilkan tiga jenis pelanggaran yakni pertama terkait pelanggaran pidana pemilihan yang dibahas dan diselesaikan bersama tim sentra gakkumdu tim sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten setempat.

“Yang kita ketahui, hasilnya untuk Kabupaten Banggai terhenti di pembahasan kedua dan untuk Kabupaten Morowali Utara terhenti di pembahasan ketiga, karena tidak mencapai kesepahaman di tim sentra gakkumdu. Olehnya kasus tersebut tidak bisa ditindaklanjuti ke proses berikutnya,”ungkapnya.

Ruslan menuturkan, kedua pelanggaran hukum lainnya yaitu pelanggaran yang diatur di luar undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Untuk di Kabupaten Morowali Utara telah ditindaklanjuti oleh gubernur dengan memerintahkan pejabat yang bersangkutan untuk segera mencabut Surat Keputusan (SK) pergantian pejabat yang bersangkutan.

Dia menerangkan, untuk jenis pelanggaran ketiga yaitu pelanggaran administrasi pemilihan. Hasilnya adalah Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk kepala daerah yang bersangkutan, jika sebagai pertahana maju dalam pemilihan pilkada, maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena melakukan pelanggaran pergantian pejabat di waktu yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 dan juga memperhatikan pasal 89 PKPU pencalonan.

“Jelas dalam rekomendasi Bawaslu petahana bawa ketahanan yang bersangkutan melakukan pelanggaran pergantian pejabat yang dimaksud untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon oleh KPU setempat,”tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *