PALU, SULTENGNEWS.COM – Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang dilaksanakan di satuan pendidikan SMP 8 Palu pada tahun ini, diharapkan memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas seorang Kepala Sekolah yang professional, memiliki sejumlah inovasi-inovasi dan bertangung jawab terhadap peningkatan mutu dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di masing-masing satuan pendidikan itu sendiri.
FOTO : Mohammad Rizal/SultengNews.com
Kegiatan MKKS SMP Negeri dan Sederajat se-kota Palu, selain menghadirkan seluruh Kepala Sekolah juga menghadirkan langsung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, seperti instansi BKPSDMD Kota Palu dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Kota Palu, Selasa (26/6/2022).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Hardi, S.Pd, M.Pd, mengatakan, kegiatan MKKS SMP merupakan kegiatan rutin tahunan pertemuan bagi seluruh kepala sekolah, khususnya di satuan pendidikan SMP Negeri dan Swasta se-kota Palu.
Dalam kegiatan ini, menurut Hardi, diperlukan seorang Kepala Sekolah sebagai top leader kedepannya agar bisa meningkatkan kapasitas guru, memiliki inovasi-inovasi yang cemerlang, meningkatkan prestasi siswa dan yang tidak kalah menariknya ialah dengan meningkatkan seluruh potensi SDM yang dimiliki oleh masing-masing satuan pendidikan tadi.
“Karena mengapa, jujur saya menyampaikan, bahwa kepala sekolah itu sebagai top leader untuk memahami bagaimana cara memanajemen, kreativitas, inovasi sehingga membawa satuan pendidikannya itu lebih baik lagi. Termasuk kompetensi profesionalnya, kompetensi kepribadiannya, kompetensi sosialnya, itu sangat penting,” ungkap Hardi kepada SultengNews.com, Selasa (25/7/2022).
“Berharap kepada teman-teman, marilah kita melaksanakan tugas ini betul-betul dengan menggunakan hati, penuh tanggung jawab, sehingga harapannya bisa menjadi barometer untuk daerah kota kita menjadi lebih baik lagi,” katanya menambahkan.
Kemudian, Hardi pun tegaskan dalam pelaksanaan kegiatan MKKS SMP dengan melibatkan dua intansi teknis, tidak lain agar kepala sekolah bisa mengetahui cara pelaporan dalam bentuk penggunaan keuangan dan mekanisme tentang mutasi seorang guru.
“Pertama kenapa kami menghadirkan BKD bagian keuangan, karena banyak hal aturan-aturan keuangan yang bersentuhan dengan mereka dan mereka (BKD) sampaikan langsung antara lain bagaimana caranya mutasi guru, bagaimana mekanisme atau cara melaksanakan titipan guru, aturan libur seperti apa, itu yang BKD sampaikan kepada kepala sekolah,” sebutnya.
“Dari Keuangan sendiri, bagaimana cara pertanggungjawaban Dana BOS sehingga betul-betul kita memberikan pemahaman kepada kepala sekolah, sehingga nantinya tidak bermasalah dalam hal pelaporan (administrasi),” jelas Hardi kepada SultengNews.com. ZAL
