Pertambangan Rakyat Solusi Maraknya Pertambangan Tanpa Izin

oleh -
Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). FOTO : screenshot

PARIMO, SULTENGNEWS.COM – Rencana pengalihan status Pertambangan Tanpa Izin (PETI) menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) terus digaungkan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Tak tanggung-tanggung, pernyataan soal pengalihan PETI menjadi WPR ini pun, telah disuarakan oleh Gubernur Sulteng terpilih, Rusdy Mastura yang mengatakan penertiban PETI akan menjadi agenda prioritas dalam masa kerja Pemerintahan Provinsi (Pemrov) Sulteng di bawa kepemimpinannya.

WPR sendiri telah di atur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Dengan diterapkannya WPR terhadap maraknya operasi PETI dianggap dapat mengatur rambu-rambu pertambangan liar yang masif terjadi di sejumlah Wilayah Sulteng.

Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) yang menjadi salah satu wilayah operasi PETI di Sulteng, sering mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya, PETI di Kabupaten Parimo diduga telah tumbuh subur. Tidak sedikit dampak dari PETI itu merusak lingkungan masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Parimo, Sayutin Budianto mengatakan, pihaknya telah mensahkan zonasi WPR dalam pembahasan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Parimo pada tahun 2020.

“DPRD Parimo sudah mensahkan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan membuka zonasi seluruhnya untuk pertambangan rakyat,”ujar Sayutin kepada sultengnews, Selasa (23/02/2021).

“Dengan di sahkannya RTRW di tahun kemarin, kita membuka ruang dalam proses kawasan pertambangan rakyat,”lanjutnya.

Sayutin beranggapan, tidak adanya zona WPR operasi PETI terus terjadi, bagi dia, dikeluarkannya zonasi WPR dapat mengawasi PETI secara menyeluruh.

“Seharusnya begini, sedangkan tidak dibuka zona WPR saja bisa dilakukan aktivitas pertambangan, apakah ada yang menjamin tidak ada pertambangan, maka solusi DPRD kemarin dalam pengesahan RTRW, pembahasan perubahan RTRW kita masukan zona-zona WPR,”ucapnya.

Bagi Sayutin, apa yang telah disampaikan Gubernur Sulteng terpilih, Rusdy Mastura, DPRD Kabupaten Parimo sangat mengapresiasi. Sebab, kata dia, hal ini menyangkut pengawasan, sehingga jika WPR bisa di awasi secara maksimal Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parimo maupun Provinsi Sulteng akan mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tujuan saya juga bagaimana masyarakat tetap hidup di wilayah pertambangan tapi dengan tata cara dan prosedur perundang-undangan,”sebutnya.

Sayutin mengejak pihak terkait untuk dapat memberikan solusi atas masalah maraknya PETI yang terjadi di Kabupaten Parimo.

“Kami berpikir semua pihak mencarikan solusi yang terbaik buat ini, di sisi lain ada rakyat yang secara ekonomi bersandar disitu, di sisi lain secara aturan tidak memungkinkan, maka apa yang disampaikan Gubernur terpilih sangat kita apresiasi, karena bisa memberikan manfaat kepada rakyat Sulteng khususnya Parimo,”ucap Sayutin.

Terlebih lagi, Partai Nasdem getol menyoal terkait PETI yang terjadi di berbagai wilayah di Sulteng. Namun, menurut Sayutin, penertiban PETI dilakukan semaksimal mungkin dengan langkah-langkah strategis dan persuasif, tidak merugikan pihak lain.

“Kita atur langkah-langkah dan mendorong pemerintah provinsi melakukan langkah strategis dan mendorong pada pelaksana pertambangan untuk mengurus IPR,”terangnya.

Senada dengan itu, belum lama ini dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Sony Tandra juga berupaya agar Pemrov Sulteng dapat mengeluarkan izin WPR, upaya ini dilakukan DPRD Sulteng sebagai bentuk pengawasan maraknya operasi PETI.

Secara terpisah, Kordinator Pelaksana Harian Jaringan Advokasi Pertambangan (JATAM) Sulteng, Moh. Taufik menerangkan, yang paling penting, selain membicarakan perencanaan WPR. DPRD Kabupaten Parimo perlu menjalankan fungsi pengawasannya terhadap penindakan semua PETI yang ada di  Kabupaten Parimo.

Bukan itu saja, kata Taufik, DPRD Kabupaten Parimo juga harus mengawasi kinerja aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dalam melakukan penindakan terhadap operasi PETI di Kabupaten Parimo.

Taufik menjelaskan, apabila WPR akan didorong di wilayah-wilayah PETI, hal pertama yang harus dilakukan yaitu melaksanakan kajian terhadap wilayah tersebut. Khususnya, terkait dengan daya tampung dan daya dukung lingkunggannya.

“Karena itu bekas sisa galian PETI. Masi memungkin tidak wilayah itu untuk di tambang kalau sudah tidak bisa,  lebih baik dihentikan,”jelasnya.

“Jika WPR akan di dorong dan tetap akan dilaksanakan, maka harus dipastikan tidak ada pemodal-pemodal yang bersembunyi dibalik tambang rakyat, karena banyak kasus yang terjadi. Banyak pemodal yang selalu mengatasnamakan tambang rakyat, ternyata keuntungan dari wilayah itu mengalir  kesegelintir orang,”sambung Taufik.

Direktur Wahan Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng, Abdul Haris Lapabira menyebut, tahapan untuk pengusulan WPR memiliki proses yang harus dipenuhi.

Menurutnya, WPR bukan solusi atas dampak lingkungan yang terjadi saat ini. Haris menyatakan, Kabupaten Parimo adalah kabupaten yang memiliki Sumber Daya Alam (SD) yang kaya. Sehingga, dia mengungkapkan SDA inilah yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Haris juga menawarkan, kiranya sektor perikanan dan pertanian perlu diperhatikan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Parimo.

“Kita adalah daerah perikanan yang besar dan kita juga punya wilayah pertanian yang luas. Tugas DPRD adalah memastikan pemaksimalan kebijakan untuk perlidungan nelayaan dan petani saat ini. Karena, mereka adalah sumber ekonomi paling fundamental,”tegasny.

“Tidak ada yang biaa memastikan rakyat dapat mengelola ketika WPR terbuka, karena tambang itu membutuhkan modal besar. Olehnya itu, rakyat kelas bawah tidak akan bisa masuk mengelola itu,”tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *