Perbankan Beri Sinyal Hapus Hutang Kredit Korban Likuifaksi

oleh -

Ketua Industri Jasa Keuangan (IJK) Sulteng yang juga Direktur Utama (Dirut) Bank Sulteng, Rahmat Abdul Haris saat memberikan keterangan kepada wartawan usai seminar perbankan di salah satu hotel di Kota Palu, Rabu (24/7/2019). FOTO : MAHFUL/SN

PALU, SULTENGNEWS.com – Pihak perbankan di Sulawesi Tengah (Sulteng), memberikan sinyal akan menghapus hutang kredit jaminan para korban likuifaksi di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, jika memiliki dasar hukum untuk melakukannya.

Hal itu disampaikan ketua Industri Jasa Keuangan (IJK) Sulteng, Rahmat Abdul Haris usai seminar perbankan dengan tema “Penetapan status hukum terhadap KPR dan atau tanah jaminan kredit yang terdampak likuifaksi” di salah satu hotel di Kota Palu, Rabu (24/7/2019).

“Jika status hukumnya sudah ada, maka hapus tagih sudah bisa dilakukan. Tidak ada gunanya juga itu di bank (Sertifikat Tanah Jaminan Kredit), jika jaminannya sudah dihapus oleh Negara,” ujar Ketua IJK Rahmat Abdul Haris yang juga Direktur Utama (Dirut) Bank Sulteng ini.

Dikatakan, seminar perbankan yang difasilitasi oleh Bank Sulteng itu, setidaknya bisa menjawab beberapa pertanyaan nasabah yang selalu menanyakan status tanah dan rumah mereka yang menjadi jaminan kredit di bank. Sebab pihak perbankan juga tidak berani mengambil kebijakan, jika belum ada status hukum yang jelas terhadap tanah atau rumah jaminan kredit itu.

“Pemda sudah menjanjikan akan membuat dasar hukum RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), sehingga perbankan punya dasar untuk menyelesaikan jaminan–jaminan kredit, karena kita tidak bisa langsung menghilangkan begitu saja tanpa dasar hukum karena ada kejaksaan yang memantau hal itu,” terangnya.

Dengan adanya seminar itu kata Rahmat Abdul Haris, pihak IJK sudah bisa menindaklanjutinya dengan pertemuan lanjutan dengan bank-bank lainnya  untuk menjadi dasar dalam mengambil kebijakan.

“Kalau Bank Sulteng sampai disini saja, karena POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) hanya mengatur soal kredit, tidak mengatur soal jaminan,” tutupnya.

Sekretaris Provinsi Sulteng, Hidayat Lamakarate yang ditemui terpisah menyambut baik dilaksanakannya seminar perbankan itu, karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng jadi tahu apa yang harus segera dikerjakan yakni pembuatan dasar hukum RTRW yang mengatur tentang zona yang tidak bisa lagi ditinggali warga.

Menurut Hidayat, memang persoalan dasar hukum ini masih menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksud dasar hukum penetapan zona merah atau dasar hukum lainnya. Jika yang dimaksud adalah dasar hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW zona merah, maka tentu saja Pemprov Sulteng akan segera merampungkan revisi RTRW menyesuaikan dengan yang dibuat oleh Kabupaten/Kota yang mengatur zona merah yang tidak bisa lagi ditinggali.

“Dasar hukum ini akan kita penuhi sehingga jika sudah ditetapkan zona merah, maka kekhawatiran perbankan bahwa lokasi akan ditinggali lagi oleh warga sudah terpenuhi bahwa tidak ada lagi masyarakat yang akan mendiami tempat itu (zona merah),” katanya.

Dengan demikian, pihak perbankan bisa membuat kebijakan baru untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terkait dengan jaminan KPR (Kredit Perumahan Rakyat), maupun tanah yang menjadi jaminan saat mengambil uang di bank.

“Tugas kami di Pemda, segera menyelesaikan dasar hukum dalam bentuk perda RTRW tentang revisi berdasarkan RTRW yang dilakukan oleh kabupaten/kota,” tegasnya.

Hidayat berharap, dengan adanya dasar hukum berupa RTRW yang mengatur tentang zona merah, bisa membuat perbankan mengeluarkan kebijakan hapus tagih kepada semua warga korban likuifaksi, karena memang itulah yang diharapkan oleh masyarakat.

“Harapan kita ya hapus tagih lah, karena jika hanya hapus buku itu hanya neraca saja yang dihapuskan sementara hutang tetap ada. Tapi jika hapus tagih, arinya jangan ditagih-tagih lagi, wong orang sudah kena bencana begitu. Ini yang akan kita diskusikan lebih lanjut dengan mengundang pimpinan perbankan, OJK dan IJK,” tandasnya. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *