Penyempurnaan Raperda Izin Penyelenggaraan Badan Usaha, Pansus III DPRD Sulteng Kunjungi Kementerian Investasi

oleh -
Rombongan Pansus III DPRD Sulteng ini saat diterima Direktur Pengembangan Potensi Daerah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Suhartono di Kantror Kementerian Ruang Pontianak Lantai III, Rabu (20/4/22). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

JAKARTA, SULTENGNEWS.COM – Panitia Khusus (Pansus ) III DPRD Sulteng  melakukan kunjungan ke Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Izin Penyelenggaraan Berusaha yang saat ini lagi digodok oleh Pansus III DPRD Sulteng.

Rombongan Pansus III DPRD Sulteng ini, diterima Direktur Pengembangan Potensi Daerah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal  Suhartono di Kantror Kementerian Ruang Pontianak Lantai III, Rabu (20/4/22).

Pansus III ini dipimpin langsung Ketua Pansus I Nyoman Slamet, S.Pd, M.Si dengan  membawa sejumlah anggota Pansus yakni Sony Tandra ST, Fairus Husen Maskati, Faisal Alatas SH, Dra. Marlela M.Si serta Ir Elisa Bunga Allo, serta salah satu Kepala Bidang dari Kantor Penanaman Modal dan  PTSP Provinsi Sulteng, Drs Asraf.

Sementara dari Kementerian Investasi dan BKPM juga menghadirkan sejumlah pejabat di jajarannya masing – masing Kepala Seksi Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Deputi Pelayanan Nesia dan Kepala Seksi Direktorat Perencanaan Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Dari kegiatan konsultasi ini, ada sejumlah hal yang menjadi poin pening untuk dipertanyakan antara lain soal penyelenggaraan perizinan berusaha  berbasis resiko yang meliputi 16 sektor yang menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Dalam raperda yang disusun dibahas Pansus III DPRD Sulteng berdasarkan, ada 11 sektor perizinan berusaha, tetapi dengan adanya Kepmen Koperasi  Nomor 49 Tahun 2021  tentang perizinan berusaha berbasis resiko atau OSS  sektor koperasi, muncul  sektor koperasi tanpa melalui perubahan  berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021, tetapi penambahan berdasarkan Kepmen Koperasi No 49 Tahun 2021.

Belum lagi ada 5 kondisi lainnya yang juga ikut dipertanyakan, misalnya tentang begitu sulitnya izin berusaha, terutama untuk usaha – usaha kecil atau mikro.

Namun, keluhan tentang sulitnya keluar izin berusaha dimentahkan oleh Suhartono, karena saat ini katanya proses izin bisa didapatkan secara online, bahkan simulasinya juga dengan mudah dapat di akses.

Pertanyaan dari  Pansus  makin meluas sesuai dengan  kondisi di daerah, di Sulteng misalnya, untuk raperda semacam ini, ternyata terungkap bahwa raperda semacam ini  belum ada satupun daerah yang juga sudah membuatnya sebagai pembanding.

Setelah mengemukakan kondisi yang sering di alami masyarakat terkait izin berusaha, pertemuan diakhiri dengan foto bersama. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.