Penutupan Jalan Perusahaan, Polres Palu Dinilai Keliru Tahan Dua Warga Watusampu

oleh -
Aktivitas perusahaan tambang galian C di Kelurahan Wstusampu. FOTO : MONGABAY

PALU, SULTENGNEWS.COM – Penahanan 2 warga watusampu oleh aparat kepolisian Polresta Palu terkait penutupan jalan tambang di Kelurahan Watusampu, menjadi tanda tanya. Pasalnya sampai saat ini, berkas 2 warga watusampu belum dilimpahkan.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat yang juga mantan sekretaris LPM Kelurahan Watusampu, Wisran Rundi tanah atau lokasi yang mereka tutup itu adalah milik mereka sendiri.

“Tanah yang ditutup oleh dua warga watusampu tersebut adalah tanah mereka sendiri bukan milik perusahaan,” ujar wisran Rundi.

“Saya bertanda tangan, tapi hanya absensi pertemuan bukan berita acara penetapan jalan tambang, kasian kalo ada tanda tangan warga dapat memenjarakan warga lain,” tambah mantan sekretaris LPM Watusampu itu.

Wisran Rundi menjelaskan, terkait dengan tanah yang ditutup warga, bukanlah jalan tambang karena di atas tanah tersebut masih ada Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tahun 2015 milik warga yang juga menutup jalan di lokasinya. Adapun pernyataan terkait dengan penetapan jalan umum, bukan jalan tambang tidak ada berita acaranya, karena itu Polres Palu keliru jika menahan dua warga Watusampu itu.

Beberapa warga yang juga anggota LPM juga menjelaskan hal yang sama bahwa belum ada berita acara penetapan jalan tambang. Kalaupun ada, tentu pemilik tanah harus diundang apalagi ada SKPT – nya.

“Penetapan jalan tambang juga harus menghadirkan pemilik lahan, sehingga tidak terjadi tindakan semena-mena yang juga bisa dikategorikan perampasan tanah warga,” tegasnya.

Direktur Jatam Sulteng, Taufik juga angkat bicara terkait penahanan dua warga Watusampu hanya karena menutup jalan di tanah mereka sendiri.

“Kejadian ini, bentuk upaya kriminalisasi warga. Perusahaan lebih senang mengunakan pendekatan arogannya dari pada pendekatan penyelesaian mediasi,” kesalnya.

Taufik mengaku, dalam amatannya keberdaan perusahaan selama ini lebih banyak membawah perpecahan warga ketimbangan pemberdayaan masyarakat.

“Tanah-tanah milik warga tidak bisa digunakan sebagai jalan tambang, sebelum dibebaskan oleh penguasaan maupun pribadi kepada warga dengan cara membayar maupun ada kesepakatan bersama,” ujar aktivis Jaringan Advokasi Tambang ini.

Dia mengatakan, pihak polisi harus jernih melihat masalah di pertambangan, perusahaan tidak boleh menggunakan jalan umum untuk jalan tambang apalagi tanah orang yang sama sekali belum dibebaskan.

“Kasian warga yang pencariannya hanya jadi buruh, tiba – tiba ditahan hanya karena berupaya mempertahankan haknya, mau makan apa anak mereka,” kesalnya. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *