Pengamat Politik Sulteng : Jika Ingin Fokus Tata Kelola Parpol, Pisahkan Jabatan Pimpinan Parpol dan Jabatan Politik

oleh -
FOTO ILUSTRASI

PALU, SULENGNEWS.COM – Pengamat Politik Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr. Slamet Riyadi Cante menilai jika pengurus Partai Politik (Parpol) ingin fokus melakukan tata kelola Parpol berjalan dengan efektif dan efesien, maka jabatan sebagai piminan Parpol dan jabatan politik seperti gubernur, bupati atau walikota, maupun mejabat ketua di lembaga legislatif harus dipisahkan satu sama lain.

“Kecendrungannya selama ini begini, dia juga kepala daerah, entah itu gubernur, bupati, entah itu walikota dan Ketua DPRD dan sekaligus sebagai ketua (Ketua Parpol). Meskipun, dia mengatakan bahwa ada  wakil pimpinan tapikan beda itu, tentu tidak akan utuh dalam megelola partai karena ada dua amanah yang sekaligus dia lakukan,”ujar Slamet Riyadi Cante saat dihubungi sultengnews, Sabtu (11/09/2021).

“Kan sekarang cenderung siapa yang jadi gubernur itulah ketua partai, siapa jadi bupati itu juga, sehingga itu tidak akan bisa fokus mengelola partainya,”sambungnya.

Menurut Slamet Riyadi, ketidak fokusan dalam mengelola parai merupakan konsekuensi dari multypartai yang dikembangkan di Indonesia ini. Salah satu implikasi multypartai bagi Slamet Riyadi untuk membangun tata kelola yang baik cenderung tidak berhasil dengan baik.

“Orang bisa lari ke partai lain lagi, jadi orang-orang pindah seperti itu. Nah, itu kan menunjukan tidak memiliki integritas politik yang bagus, sehingga yang terjadi seperti sekarang membangun koalisi tidak ada koalisi yang permanen.”jelasnya.

Oleh karena itu, meski terasa sulit, bagi Slamet Riyadi, semua elit politik di Indonesia berkomitmen untuk meminimalisir jumlah partai dengan cara parliamentary threshold harus di tingkatkan. Dengan itu, bisa mengurangi jumlah partai di Indonesia.

Hanya saja, kata Slamet Riyadi ketika figur menganggap partainya tidak masuk dalam parliamentary threshold akan pindah dengan membuat partai baru dengan nama yang berbeda.

Lebih lanjut, Slamet menjelaskan, Parpol harus memiliki prinsip god goverment dalam tata kelola kepartaian.

“Parpol juga harus memiliki god goverment, salah satu prinsip god goverment itu kalau dalam sektor publik ada istilah god goverment tapi bisa berlaku umum di Parpol juga,”jelasnya.

“Prinsip god goverment di Parpol secara teori harus ada transparansi atau harus ada keterbukaan itu terutama, jadi terbuka dalam segala hal, baik dalam soal pendanaan maupun proses kaderisasi,”tutupnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.