Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Sulteng Resmi Terdaftar di Kesbangpol Sulteng

oleh -

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulteng, Dr Fahrudin S.Sos M.Si saat memberikan surat izin terfadtar di Kesbangpol Sulteng kepada Ketua Wilaya Pemuda Muslimin Indonesia Sulteng, Saeful Ikhsan, Selasa (2/3/2020). FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), resmi terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Provinsi Sulteng setelah diterbitkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi yang ditandatangani Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulteng, Dr Fahrudin SSos MSi, Selasa (2/3/2020).




Penyerahan surat tanda terima organisasi itu, dilakukan langsung Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulteng, Dr Fahrudin S.Sos M.Si kepada Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Sulteng, Saeful Ihsan S.PdI M.Pd, di ruang kerja Kepala Badan Kesbangpol, dan disaksikan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Darmoli A Daepatola serta Kasubag Ormas, Iwan.

Kepada pengurus Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Sulteng, Fahrudin berpesan agar berorganisasi dengan baik dan melaksanakan program – program yang positif di bidang kepemudaan.

“Kalian sudah resmi terdaftar di Kesbangpol, silakan berorganisasi dengan baik,” kata Fahrudin.




Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Sulteng, Saeful Ihsan menyambut baik diterbitkannya izin dari Kesbangpol Sulteng sehingga kedepannya organisasi yang dipimpinnya ini bisa melaksanakan aktivitas dengan aman dan tenang karena sudah memiliki legalitas dari Kesbangpol Sulteng.

“Alhamdulillah lembaga ini sudah resmi terdaftar di Kesbangpol berdasarkan persyaratan yang kami penuhi. Pendaftaran ini sebagai bukti bahwa Pemuda Muslimin Indonesia tidak bertentangan dengan NKRI dan sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa ini,” kata Saeful Ihsan yang juga alumni Magister Pendidikan Agama Islam IAIN Palu.




Dikatakan, setiap organisasi yang berbadan hukum memiliki hak untuk bergerak di bidangnya. Termasuk punya hak untuk guna pakai nama, tentunya sesuai dengan yang tertera di dalam AHU yang di SK kan oleh Kemkum HAM.

“Jika nama dipakai oleh pihak lain, maka itu sama saja melanggar hak – hak itu. Itulah gunanya legalitas, badan hukum, untuk melindungi hak – hak tadi,” tutup aktivis muda Sulteng ini. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *