Pemprov Buka Posko Pengaduan THR

oleh -



PALU, SULTENGNEWS. Com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), membuka posko pengaduan bagi karyawan yang tidak diberikan hak Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan tempatnya bekerja.

Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Sulteng, Drs Arnold Firdaus Bandu MTP

Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Sulteng, Drs Arnold Firdaus Bandu MTP mengatakan, perusahaan wajib untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan paling lambat 7 hari sebelum lebaran. Nakertrans Sulteng juga mengingatkan sanksi yang mengancam bagi perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya itu yakni disanksi 5 persen dari jumlah THR, setiap hari keterlambatan.

“Batas pembayaran THR ini, tujuh hari sebelum lebaran. Tujuh hari sebelum lebaran itu, perusahaan diharapkan harus membayar THR tersebut,” kata Drs Arnold Firdaus Bandu MTP, Senin (20/5/2019).



Sebelumnya, pihak Nakertrans Sulteng lanjut mantan Kepala Biro Kesra Pemprov Sulteng ini juga menyediakan posko pengaduan bagi karyawan yang tidak ditunaikan hak-haknya oleh perusahaan di Kantor Dinas Nakertrans Sulteng, Jalan Moh Yamin, Kota Palu. Selain menerima aduan langsung, secara pro aktif, Dinas Nakertrans Sulteng kata dia juga menerima aduan via telefon atau sms dan Whatsapp.

“Untuk Provinsi Sulawesi Tengah, kami sudah mendirikan posko pengaduan THR seperti biasa di Jalan Moh Yamin, sudah terpampang di sana nomor kontak personnya,” jelasnya.

Pascabencana lanjutnya tidak menjadi alasan bagi perusahaan untuk tidak memberikan hak-hak karyawan. Jika pun ada perusahaan yang beralasan rugi, sambungnya, mesti dibuktikan dengan laporan keuangan oleh tim independen sehingga bisa diketahui neraca keuangan perusahaan apakah benar-benar tidak sanggup membayarkan THR karyawannya.



Dia merinci,  dalam aturan ketenagakerjaan, karyawan yang sudah bekerja 12 bulan lebih, wajib mendapatkan THR sebesar 1 bulan gaji. Jika yang belum mencapai 12 bulan bekerja, THR nya kata dia dihitung berdasarkan lama bulan bekerja, dibagi 12, dikali gaji 1 bulan.

“Apabila ada perusahan yang tidak membayar THR atau terlambat ada dendanya juga diatur di Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya. Dendanya 5 persen setiap keterlambatan,” pungkasnya. DIN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *