Pemkot Salurkan Anggaran Ganti Rugi Lahan Warga Lere Terkena Pembangunan Jembatan

oleh -
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu, Singgih B. Prasetyo

PALU, SULTENGNEWS.COM – Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Palu telah menyalurkan secara bertahap anggaran ganti rugi lahan dengan nilai apresial kepada warga kelurahan Lere yang terdampak oleh rencana pembangunan akses jalan dan pembangunan jembatan Palu IV kembali.

Kepala Dinas PU Kota Palu Singgih B. Prasetyo, menjelaskan, dari sekitar 100 Kepala Keluarga (KK) yang memiliki lahan dan terdampak oleh rencana pembangunan jembatan Palu IV dan jalan, sudah ada sekitar 30 KK yang telah dibayarkan dana ganti rugi dengan nilai apresial.

Dia pun memastikan, bahwa untuk penyaluran secara bertahap ini dari sisa warga yang belum disalurkan, akan diupayakan segera berakhir pada akhir bulan Januari, pada tahun ini juga.

“Proses ganti rugi lahan sementara berjalan, sudah ada 30 orang atau Kepala Keluarga yang terima dari sekitar 100 KK,” ungkapnya kepada SultengNews.com, Rabu (5/1/2022).

“Mudah-mudahan Januari ini selesai,” sambung Singgih.

Sementara saat ditanyakan bagaimana dengan warga Lere yang lahannya terkena dan terdampak oleh pembangunan jalan dan jembatan lantas tidak mau diganti rugi dengan proses nilai apresial, Singgih dengan tegas menyampaikan, soal masalah tersebut bukan kewenangannya untuk menjawabnya.

Namun yang terpenting kata Singgih, bahwa Wali Kota Palu tetap akan memikirkan masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat yang sama sekali menolak dengan proses ganti rugi lahan.

“Saya tidak punya kapasitas menjawab soal tersebut. Saya hanya punya tugas ganti rugi lahan yang terkena proyek jalan dan jembatan,” kata dia.

“Kan ada fasilitas di pengadilan, tinggal diajukan di pengadilan, nanti diselesaikan di pengadilan,” jelasnya.

Terpisah, warga penyintas kelurahan Lere yang terkena rencana pembangunan jalan dan jembatan, Mulyadi Tanggona, mengatakan dengan tegas, sebenarnya menurutnya bukan persoalan tidak mau atau mau dengan pembayaran ganti rugi lahan.

Namun yang terpenting yang harus dipikirkan oleh pemerintah kota Palu, bahwa saat ini warga penyintas yang rumahnya hilang di sepanjang jalan Cumi-Cumi di telan tsunami 28 September 2018, dipaksa untuk keluar dari Hunian Sementara (Huntara) Ponegoro oleh pemilik lahan, adalah bagaimana memiliki kembali Hunian Tetap yang dibangun di kelurahan Lere.

“Persoalan sekarang bukan soal bayar-membayar tapi mana huntap kami dulu, mana janji pemerintah mau bangun Huntap di Lere dengan janji kafe, kalau itu sudah terealisasi kami mau juga,” kata Mulyadi Tanggona.

“Kita ini korban bencana, boleh bayar tetapi huntap kami mana, kami mau jangan jauh tetapi dekat sini sesuai dengan profesi nelayan kami,” sebutnya.

“Kami masyarakat Lere yang sekarang tinggal menghuni di rumah yang seadanya karena terpaksa bangun akibat dipaksa keluar dari Huntara Ponegoro. Pemerintah Kota harus memakai hati nurani bukan karena kepentingan,” tegasnya.ZAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.