Pemkot Palu Paparkan Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Hak Anak

oleh -
Rapat Pemerintah Daerah bersama DPRD Kota Palu dalam membahas Hak Pemenuhan Anak, bertempat di ruang sidang utama DPRD kota Palu bersama Plt walikota Palu yang diwakili oleh sekretaris Kota Asri L Sawayah, SH. FOTO : ALSIH MARSELINA

PALU, SULTENGNEWS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai penyelenggaraan perlindungan hak anak, yang bertempat di ruang rapat utama DPRD Kota Palu, Selasa (06/10/2020).

Dalam kesempatan itu, melalui sambutan Plt Walikota Palu yang diwakili Sekretaris Kota (Sekot) Palu, Asri L Sawayah menyampaikan, berkaitan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014.

“Sebagaimana telah diubah undang-undang nomor 35 tahun 2014 mengenai perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan anak telah mencantumkan mengenai hak anak untuk melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara agar memberikan perlindungan terhadap anak,”ungkap Asri L Sawayah.

Dikatakan, dalam hal ini masih memerlukan penjabaran secara nyata dalam peraturan daerah (Perda) sebagai pelaksana kewajiban serta tanggung jawab.

“Melalui pembentukan peraturan daerah ini di dasarkan pada pertimbangan, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional dan pembangunan daerah terkhusus dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara,”jelasnya.

Asri menerangkan, dalam perda menegaskan bahwa anak beserta hak yang melekat pada diri anak merupakan pertanggungjawaban sebagai guna melindungi hak-hak anak agar dapat bertumbuh serta berkembang baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial lingkungan.

Adapun dalam tindakan ini yang bisa mewujudkan serta dapat diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial yang tangguh serta memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai melalui akhlak mulia dan nilai pancasila.

“Dalam upaya pemberdayaan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dari sejak dini hingga berumur 18 tahun. untuk kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan tumbuh kembang bagi anak serta penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai usia dan tingkat kematangan anak,”tutupnya. SIL

One thought on “Pemkot Palu Paparkan Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Hak Anak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *