Pemkot Palu Himbau Pemilik Sarang Walet dan Reklame Urus Izin Bangunan Usaha

oleh -
Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Mohammad Rizal. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Pemerintah Kota Palu menghimbau kepada seluruh pemilik usaha sarang burung wallet dan pemilik usaha reklame atau iklan, untuk mengurus rekomendasi izin mendirikan bangunan usaha tersebut.

Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP) Kota Palu Mohammad Rizal, mengatakan, saat ini yang menjadi focus perhatian dari Pemerintah Kota Palu setelah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Palu tahun 2021-2041, diantaranya, penataan ruang sekaligus pengendalian ruang.

Sehingga karena ini menjadi perhatian serius dari pemerintah kota Palu, maka upaya ini terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat kota Palu mengenai peraturan daerah tersebut.

“Diharapkan masyarakat untuk dapat mencermati pemanfaatan ruang pada lokasinya masing-masing. Pemanfaatan ruang dimaksudkan bahwa negara kita adalah negara hukum, dimana salah satu yang diatur adalah pemanfaatan ruang,” ungkapnya kepada SultengNews.com, Selasa (8/2/2022) pagi.

“Pemanfaatan ruang ini, dimana lahan adalah lahan milik kita bersama akan tetapi dalam rangka memanfaatkan ruang, melakukan pembangunan itu harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” sebutnya.

Kemudian selanjutnya, kata Rizal, dalam rangka untuk menegakkan Perda yang dimaksud, tentunya perhatian serius pemerintah kota Palu kedepannya ialah dengan melakukan penertiban-penertiban bangunan yang di indikasikan tidak sesuai dengan perentukkan ruang serta tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

“Jadi kedepan, objek-objek yang kita lakukan sosialisasi contohnya adalah pemanfaatan bangunan untuk kegiatan sarang burung wallet. Karena sarang wallet sampai dengan saat ini, itu belum ada pengaturannya. Kita lakukan pengaturan di Perda kita, sehingga kedepan semua bangunan yang melakukan kegiatan sarang burung wallet itu harus mengurus perizinannya,” bebernya.

“Berikutnya media reklame. Ditengarai bahwa di kota Palu, itu lebih dari 50 persen dari media reklame yang ada saat ini, tidak berizin. Inipun kita akan lakukan penertiban,” kata Rizal.

Untuk itu, Rizal menghimbau kepada masyarakat yang memiliki usaha burung wallet, memiliki usaha reklame untuk secepatnya melakukan proses pengurusan perizinan.

“Untuk saran burung wallet sendiri itu kita sudah lakukan proses pembuatan peraturannya, dimana nanti sarang burung wallet dibuatkan aturan-aturan tersendiri. Pertama adalah jenis bangunannya, ada zonasinya, ada operasionalnya,” ungkap dia.

“Kemudian reklame. Pemerintah kota Palu saat ini membuat peraturan tentang media reklame, sehingga reklame kedepan akan diatur, yang pertama adalah bentuknya. Jadi pemanfaatan media-media apalagi media pemerintah untuk reklame, itu akan kita atur bentuknya. Bentuknya itu nanti akan seragam pada kawasan-kawasan yang sudah ditentukan,” sebut Rizal.

“Kita juga mengatur zonasinya. Jadi dimana yang ada media reklame dan dimana yang tidak boleh ada reklame. Contoh yang tidak boleh ada reklame itu diperempatan jalan, bahwa perempatan jalan itu harus bersih dari reklame,” katanya menambahkan.

Terkait dengan peraturan wali kota, ini pun tengah dibahas oleh sejumlah tim terkait namun pada dasarnya diharapkan masyarakat sudah mengetahui sebelum dan setelah dikeluarkannya Perwali tersebut.

“Kita berharap dalam waktu dekat ini bisa selesai sehingga tetapi saat ini kita sudah melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat. Agar pada saat peraturan itu sudah keluar masyarakat sudah mengetahuinya,” jelas Rizal.ZAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.