SULTENGNEWS.com - Pemerintah Kota Palu diminta untuk terus memacu dan mencari terobosan baru dalam meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, Pemkot juga diminta untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperbesar dana hibah. Sehingga kenaikan APBD setiap tahunnya dapat meningkat dan tentunya anggaran belanja langsung yang berhubungan dengan masyarakat dapat terakomodir.
Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Fraksi Partai Golkar, Raodha saat membacakan pandangan umum fraksinya atas Rancangan Peraturan daaerah (Ranperda) Kota Palu tentang APBD tahun 2018, Jumat (17/11/2017).
Pada kesempatan itu, Raodha juga menjelaskan bahwa secara resmi fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palu meminta penjelasan terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Palu diatas proyeksi sementara ditengah kondisi ketidakpastian perekonomian nasional dan global.
“Fraksi kami memberikan saran kepada pemerintah Kota Palu agar kiranya kebijakan penyusunan APBD yang tertera dalam lampiran Permendagri nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2017 menjadi bahan rujukan secara seksama dalam menyusun dokumen publik yang akan disahkan tepat waktu sebagai upaya daerah Kota Palu mendapat Predikat WTP dari BPK RI,”ujarnya.
“Dari sisi pendapatan daerah, fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi terhadap pemerintah Kota Palu yang bisa menargetkan sebesar Rp1,3 triliun naik dari pendapatan daerah tahun lalu yakni sebesar Rp1,2 triliun,” jelas Raodha di depan peserta sidang paripurna.
Sidang paripurna DPRD Kota Palu dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Walikota Palu atas RAPBD tahun 2018 dipimpin oleh Wakil Ketua II Erfandy Suyuti.
Sidang Paripurna tersebut dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palu Moh. Rifani Pakamundi serta sejumlah perwakilan OPD di lingkup Pemda Kota Palu. Seluruh fraksi pada prinsipnya menyetujui pembahasan RAPBD tahun 2018. WAN
