Pemdes Paranggi Hapus 108 Warga Penerima BLT, Dananya Dialihkan Pembuatan Jamban dan Lampu Jalan

oleh -
Irwan dan Mustakim, dua dari 108 warga Desa Paranggi yang dihapus namanya dari daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Pemerintah Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong saat berdiskusi terkait dihapunya nama mereka. FOTO : ABDUL RIFAI

PARIMO, SULTENGNEWS.COM – Pemerintah Desa Paranggi menghapus ratusan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2020, yang dibiayai melalui Dana Desa (DD) Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal ini diketahui saat media ini menyambangi diskusi beberapa warga masyarakat pada Rabu (16/6/2021) yang mengeluh tentang kebijakan Pemerintah Desa Paranggi yang menghapus nama mereka dalam daftar penerima BLT Dana Desa tersebut.

Dalam penyampaiannya saat dikonfirmasi media ini, warga masyarakat yang juga mengaku mewakili masyarakat penerima BLT lainnya menyampaikan, mereka sangat kecewa dengan kebijakan Kepala Desa Paranggi yang dianggap tidak memihak kepada masyarakat dan cenderung sepihak serta tidak menyampaikan hal ini sebelumnya ke masyarakat.

“Kami sangat kecewa atas keputusan Kepala Desa ini, masa kami sudah tidak bisa lagi menerima BLT tahun ini. Padahal sebelumya (tahun 2020) kami menerima,” keluh Irwan salah seorang warga masyarakat yang namanya dihapus dalam daftar penerima BLT Dana Desa Paranggi tahun 2021.

“Kami diganti tanpa sepengetahuan kami dan tanpa alasan,”tambahnya.

Menurut Irwan, penyaluran BLT terkesan disembunyikan, karena hanya mendengar bahwa ada penyaluran BLT pada Senin 14 Juli 2021 di kantor desa yang didengar dari pembicaraan warga. Anehnya, warga yang masih menerima BLT disampaikan agar jadwal penerima BLT pada Senin 16 Juni itu tidak disampaikan lagi ke warga lain.

Mendengar informasi itu, warga lalu mendatangi kantor desa pada pukul 16.00 Wita, namun kantor desa sudah ditutup, kemudian warga langsung melaporkan hal ini ke Polsek Ampibabo dan hanya diarahkan agar ke rumah kepala Desa Paranggi.

“Kami dengar dari warga masyarakat yang masih menerima BLT, namun disampaikan untuk tidak menyampaikan kepada siapapun bahwa hari itu adalah penyaluran BLT. Ada apa ini sebenarnya, jadi kami langsung ke kantor Desa Paranggi tapi kantor Desa sudah ditutup, kemudian kami langsung melaporkan hal ini ke Polsek Ampibabo, cuma diarahkan agar ke rumah kepala Desa Paranggi,” sambung Mustakim yang juga mengaku salah satu dari ratusan masyarakat penerima BLT Dana Desa yang namanya juga dihapus.

Mustakim mengatakan, saat menerima arahan dari Polsek Ampibabo langsung ke rumah Kepala Desa Paranggi, warga menuju rumah kepala desa, namun sayangnya Kepala Desa Paranggi mengatakan bahwa selama warga mendapatkan BLT dimasa pandemi ini, tidak ada pembangunan di desa.

Kepala desa lalu meminta warga ke rumah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BPD yang menurut kades pengajuan warga penerima BLT dari BPD.

“Silahkan ke rumah BPD, karena semua pengajuan data BLT berasal dari BPD dan data ada di BPD,” kata Mustakim menirukan ucapan Kepala Desa.

Warga lalu ke rumah ketua BPD untuk memastikan kebenaran dari ucapan Kepala Desa. Namun kata Mustakim, ketua BPD menyampaikn bahwa tidak ada data penerima BLT dengan BPD, termaksud data penerima BLT yang dicoret, tugas mereka hanya mengawasi.

“Tidak ada data penerima BLT di BPD, karena kami hanya mengawasi,” ujar Mustakim menirukan ucapan ketua BPD.

Kepala Desa Paranggi, Mohamad Rizal Darise yang dikonfirmasi media ini membenarkan bahwa masyarakat sudah dari rumahnya menanyakan masalah penerima BLT.

“Benar, mereka sudah dari rumah,”akunya.

Kades Paranggi menjelaskan, beberapa bulan sebelumnya sudah memusyawarahkan tentang verifikasi dan pengurangan data masyarakat penerima BLT, tepatnya sekitar bulan Januari 2021.

Terkait masyarakat yang mengaku tidak tau bahwa nama mereka dihapus dari daftar penerima BLT, Kepala Desa menjelaskan bahwa sangat tidak mungkin masyarakat tidak mengetahui apabila nama mereka dalam penerimaan BLT dihapus. Buktinya, masyarakat lain tidak keberatan. Bahkan terkait penghapusan beberapa nama warga dari penerima BLT, sudah disampaikan juga ke BPD untuk disampaikan di tempat umum, namun tidak dilaksanakan.

“Masyarakat yang mengaku tidak tau nama mereka dihapus, sangat tidak mungkin. Terbukti masyarakat lain tidak keberatan, hanya beberapa saja yang tidak terima dan sudah disebar melalui kepala dusun dan BPD,” katanya.

Menurut Kades, dari 158 penerima BLT sebelumnya, sekarang tinggal 50 orang yang memang wajar menerima, karena aturan penerima BLT tidak mendapat bantuan lain. Itu berarti ada 108 penerima yang dihapus, karena sebelum penerima sebanyak 158 orang.

“Kita sudah periksa semua datanya yang menerima suntikan dana 2,4 juta melalui BNI dan lainnya, sehingga kita musyawarahkan dan diverifikasi kembali. Cuma perwakilan masyarakat yang hadir, tidak sosialisasikan lagi kepada warga yang lain,” ujar Kepala Desa.

 

Dana BLT dari penghapusan beberapa warga itu, rencananya akan dialihkan untuk pembuatan jamban, pengadaan lampu jalan dan pengadaan kilometer.

Kades mengatakan, pendataan penerima BLT tahun 2020, hanya berdasarkan pendataan kepentingan emosional dari yang mendata, sehingga tahun 2020 ada yang tidak wajar mendapat tapi tetap mendapatkan.

Pada tahun 2021 ada perpanjangan penerima BLT, namun harus dilakukan verifikasi kembali dan mengeluarkan warga yang sudah tidak wajar lagi menerima BLT dari Dana Desa.

Saat penerimaan BLT tahun 2020, ada 158 orang penerima sehingga menguras dana 400 juta lebih.

Kades mengatakan, pada pendataan sebelumnya hanya berdasarkan pendataan kepentingan emosional dari yang mendata, sehingga ada yang tidak wajar mendapatkan, tetap dimasukkan untuk mendapatkan BLT.

“Alhamdulillah pos-pos kemarin yang belum terlaksana, bisa terlaksana karena dana 400 juta lebih, setelah dihilangkan penerima BLT yang tidak layak lagi, maka tinggal 180 juta yang akan disalurkan untuk BLT. Sisanya, sudah bisa untuk pembangunan,” jelasnya.

Kepala Desa juga menyesalkan, masyarakat yang langsung ke kopolisian, padahal menurutnya kebijakannya bukan posisi menggelapkan uang.

“Bukan jalurnya mereka ke kopolisian, tidak kesaya dulu. Kalau ada masalah ke kantor, kita bukan menggelapkan uang,”tutupnya.

Sementara Ketua BPD Desa Paranggi, Nahir menyampaikan bahwa benar telah memusawarakan hasil verifikasi penerima BLT melalui Dana Desa yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, namun diakuinya tidak menghadirkan lagi masyarakat penerima BLT yang akan dihapus tersebut.

“Iya, dilakukan musyawarah, lembaga, LPMD, tokoh-tokoh. Namun tidak dihadirkan mesyarakat penerima BLT, itu memang kekeliruannya,” akunya.

Nahir menyampaikan bahwa yang mengurangi penerima BLT itu, Kepala Desa dan itu bukan kewenangan BPD.

“Salah itu kalau kita BPD mengurangi penerima BLT, cuma karena sudah diverifikasi ya kita musyawarahkan. Peruntukan dana dari pengurangan itu, untuk sarana prasarana termaksud pengadaan kursi sekitar dua ratusan dan tenda 6 buah, semua desa begitu juga itu,” tutupnya. FIK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *