Pembebasan Lahan Jembatan Lalove, Kejari Tetapkan Tiga Orang Tersangka

oleh -
Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Palu, Greafik, LTK. SH, MH  saat konferensi pers bersama sejumlah wartawan di Kejari Palu. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus pembebasan lahan akses masuk ke Jembatan V (Lalove) berdasarkan gelar perkara yang dilakukan pada, Kamis (18/02/2021).

Sebelumnya, ketiga orang yang ditetapkan jadi tersangka berinisial DG, FD dan NM menjadi saksi yang kemudian dinaikkan status menjadi tersangka.

Tersangka inisial DG merupakan mantan pengguna anggaran di Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, sementara inisial FD selaku mantan pejabat diinternal Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu. Terakhir inisial NM berstatus pemilik tahan (Pembuat surat permohonan), karena dianggap menikmati kerugian keuangan negara.

Penetapan tersangka kepada DG, FD dan NM adalah hasil pengembangan objek penyidikan pelepasan hak atau pembebasan sebuah tanah bangunan bertempat di Jalan Anoa II, nomor 04, Kota Palu yang masuk area Pelebaran Jalan menuju Jembatan Lalove.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Palu, Greafik, LTK. SH, MH menyebut, kronologis perkara dimulai pada tahun 2017. Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palu yang mencanangkan kegiatan pembangunan Jembatan Lalove di jalan penghubung Anoa dan jalan Jati.

“Pada proyek tersebut, instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan jembatan atau pelebaran jalan yakni Dinas PUPR Kota Palu,”ujar Greafik saat konferensi pers di Kejari Palu, Jumat (19/02/2021).

Lebih lanjut, kata Greafik, penyidik menemukan ada perbuatan melawan hukum yakni tidak terdapat rencana teknis tentang berapa luas lahan yang dibutuhkan, baik untuk pembangunan Jembatan Lalove ataupun pelebaran jalan Anoa II yang menjadi akses menuju Jembatan Lalove. Olehnya, proyek itu tidak dikategorikan sebagai pekerjaan yang sesuai perencanaan.

“Dalam pelaksanaan pekerjaan ternyata diperlukan pembebasan lahan berada dibeberapa titik. Dari sejumlah titik itu, diantaranya harus dibebaskan secara keseluruhan karena terkena badan Jembatan Lalove,”jelasnya.

Namun pada pelaksanaannya, penyidik Kejari Palu lanjut Greafik, menemukan beberapa kejanggalan yang ternyata instansi terkait melakukan pembebasan tahan diluar perencanaan bahkan tidak terkena badan jalan Anoa II.

Greafik menerangkan, pada kasus ini juga telah terjadi penyalagunaan wewenang, sebab dalam surat permohonan menggunakan Kop permohonan dan pernyataan yang diajukan pemilik tahan kepada Pemkot Palu memuat informasi yang tidak benar.

Pasalnya, isi surat menyebutkan rumah tersebut masuk dalam garis sepadan bangunan. Padahal, menurut Greafik, berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu disebutkan garis sepadan bangunan itu hanyalah syarat formil untuk mendirikan bangunan baru, bukan menentukan kualifikasi bangunan lama.

”Sehingga kami menyimpulkan bahwa surat tersebut mengandung informasi yang tidak benar. Olehnya apabila surat itu digunakan sebagai sarana untuk mengakses keuangan Negara, berarti uang negara keluar menjadi perbuatan yang melawan hukum,”terangnya.

Greafik mengaku, Penyidik belum memutuskan terkait penahanan terhadap ke tiga tersangka, tetapi kemungkinan akan tetap dilakukan.

Greafik menambahkan, sampai saat ini belum diketahui pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Sebab, kata dia, masih dalam proses perhitungan oleh auditor negara.

“Hingga kini, penyidik terus melakukan pendalaman fakta-fakta Penyidikan yang akan dipercepat pemberkasan (P-21) untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negari Palu,”tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *