Pelantikan Diakhir Desember 2020, Plt Karo Humas Pemprov Sulteng : Yang Dilakukan Gubernur Sudah Sesuai Mekanisme

oleh -
Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Protokol  Pemprov Sulteng, Haris Kariming. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Drs.H. Longki Djanggola, M.Si yang dianggap abaikan Surat Edaran (SE) Nomor 820/6923/SJ tertanggal 23 Desember 2020, karena melakukan pelantikan sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulteng pada 29 Desember 2020 silam, mendapat tanggapan dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas dan Protokol  Pemprov Sulteng, Haris Kariming.

Menurut Haris, Gubernur Sulteng menjalankan tugasnya sudah sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak sama sekali melanggar aturan.

“Jadi Pak Gubernur (Sulteng) sudah sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku,”ujar Haris Kariming kepada sultengnews.com Jumat (19/02/2021).

Haris menerangkan, dalam SE Mendagri itu, ketentuannya, dilarang menganti pejabat, sementara yang dilakukan Gubernur Sulteng, kata dia, mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan pejabat sebelumnya, karena telah pensiun, sehingga tidak ada pergantian terhadap pejabat di lingkup Pemprov Sulteng.

“Intinya Pak Gubernur (Sulteng) sudah sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, ada izin dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), selanjutnya sesuai Undang-undang Nomor 30 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara), apabila sepuluh hari meminta persetujuan tidak dijawab Mendagri, maka dianggap disetujui,”terangnya.

Haris menyebut, Gubernur Sulteng telah mengirim izin pelantikan pada 1 September 2020, sementara pelantikan baru dilaksanakan di 29 Desember 2020. Sebelum melakukan pelantikan Gubernur Sulteng, sebut dia, sudah melakukan konsultasi langsung di Kemendagri lewat Sekjend Kemendagri, dan Dirjend Otda.

“Sepanjang tidak menganti sesuai dengan SE. Itu sah-sah saja itu kan mengisi kekosongan dan itu tindakan diskresi oleh Pak Gubernur (Sulteng) untuk jalannya roda pemerintahan,”sebutnya.

“Karena itu (pejabat lingkup Pemprov Sulteng) jabatan strategis, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, apalagi sekarang kita di situasi pandemi covid-19, apabila di isi oleh Plt (Pelaksana tugas) kebijakan itu tidak bisa diambil Plt secara menyeluruh, jadi tidak ada yang dilanggar”lanjut dia.

Haris mengungkapkan, pada September 2020 izin dari KASN sudah keluar, kemudian Gubernur Sulteng juga telah mengirim surat ke Kemendagri, berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tentang ASN dalam waktu sepuluh hari tidak dijawab berarti Kemendagri menyetujui.

Haris menjelaskan, sorotan Komisi I DPRD Sulteng belum lama ini, baginya itu hanya perbedaan persepsi sekaitan SE yang dikeluarkan Mendagri. Menurut Haris, mengganti dan mengisi kekosongan itu adalah hal yang berbeda, dan konteksnya pun tidak sama.

Misalnya, kata Haris, mengganti pejabat itu ketika, seseorang yang sedang duduk di suatu jabatan kemudian diganti Gubernur Sulteng. Akan tetapi, yang dilakukan Gubernur Sulteng mengisi kekosongan jabatan yang sudah di tinggalkan 5 sampai 6 bulan pejabat sebelumnya yang telah pensiun.

“Nah, ini rodah pemerintahan harus jalan. Dan yang menjabat Plt adalah eselon III,”jelasnya.

“Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) yang mengatakan Gubernur Sulteng siap pasang badan, karena Kepala BKD mengetahui Pak Gubernur ini melakukan tindakan sesuai mekanisme dan tindakan yang ada,”pungkasnya.

Sebelumnya, diberitakan media ini, sesuai penyampaian Kepala BKD Sulteng, Asri yang menyebut Gubernur pasang badan pelantikan akhir Desember, kemudian ditanggapi anggota DPRD Sulteng, Budi Luhur Larengi, bahwa pasang badan melanggar aturan tidak boleh.

Hal itu mencuat dalam rapat Komisi III DPRD Sulteng bersama mitra kerja dan salah satunya adalah BKD Sulteng yang baru-baru ini dilaksanakan di ruang rapat utama DPRD Sulteng pada Selasa (16/02/2021). DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *