Pelaku UMKM di Palu Harus Memiliki Izin Usaha

oleh -
Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pengembangan potensi daerah Kota Palu, Syarifudin: MOH : NURFIANSYAH/SULTENGNEWS.COM

PALU, SULTENGNEWS.COM- Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu akan menyasar para pelaku Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM) untuk memiliki izin usaha.

“Izin usaha itu wajib dimiliki oleh pelaku UMKM, sebab itu sudah diatur dalam ketentuan Perundang-undangan semua usaha yang ada di wilayah Republik Indonesia (RI) wajib memiliki perizinan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pengembangan Potensi Daerah Kota Palu, Syarifudin di ruang kerjanya, Kamis (24/02/2022).

Dia mengungkapkan bahwa saat ini pelaku UMKM dipermudah untuk mengurus izin usaha mereka dengan OSS-RBA atau Online Single Submission Risk-Based Approach (Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko) dengan mengunjungi situs https://oss.go.id/.

Saat ini, Pemkot Palu melakukan pendataan dan identifikasi pelaku usaha disetiap kelurahan terkait perizinan usaha yang mereka miliki.

“Dari kelurahan itu sudah turun untuk pendataan pelaku UMKM, tim akan mengindentifikasi izin usaha mereka ada atau tidak ada. Jika tidak memiliki izin usaha, maka akan kita bantu terkait izin usahanya,” tuturnya.

Berdasarkan data pelaku UMKM yang masuk dari lapangan, akan langsung masuk ke aplikasi Peinta yang saat ini dalam proses pengembangan.

“Sekarang aplikasi Peinta itu masih dalam proses pengembangan. Aplikasi ini akan menjadi bank data dari semua pelaku UMKM di Kota Palu nantinya. Pemkot Palu akan lebih gampang mengawasi para pelaku UMKM disetiap kelurahan, dari aplikasi ini juga Pemkot Palu bisa mengetahui pelaku UMKM mana yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah dan mana yang sudah mendapat bantuan,” jelasnya.

Pemkot Palu juga akan mendorong agar produk-produk UMKM disetiap kelurahan bisa dipasarkan pada swalayan dan tempat perlanjaan lainnya.

“Jika produk pelaku UMKM disetiap kelurahan menarik dan memenuhi syarat untuk dipasarkan di swalayan, maka kita akan dorong,” imbuhnya.

Pihaknya mengakui bahwa yang menjadi kendala dari para pelaku UMKM agar prosuk-produk mereka bisa masuk swalayan adalah kendala perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), sebab persyaratan PIRT yang paling pokok yaitu higenitas, karena dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palu langsung yang akan mengunjungi tempat produksi.

“Jadi untuk menerbitkan PIRT akan ada tim dari Dinkes yang akan memeriksa tempat produksi usaha mereka. Seperti kelayakan ruang produksi, peralatan produksinya tidak bercampur dengan peralatan dapur lainnya. Jika tempat produksi usahanya tidak higenis, maka izin PIRT tidak akan diterbitkan karena itu sudah menjadi Standard Operating Procedure (SOP) untuk PIRT UMKM agar produk-produk mereka bisa dipasarkan di swalayan. MAT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.