Paslon Dapat Dipidana Jika Langgar Peraturan Ini..!!

oleh -
Kasubid Penmas Humas Polda Sulteng, Kompol Sugeng Lestari. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur, Paslon Walikota dan Wakil Walikota serta paslon Bupati dan Wakil Bupati bisa dipidana, jika melanggar aturan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tahun 2020.

Hal itu disampaikan Kasubid Penmas Humas Polda Sulteng, Kompol Sugeng Lestari kepada media ini saat dihubungi via ponselnya, Senin (28/9/2020).

Dia mengungkapkan, semua orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum (Equality before the law), sehingga Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan kepatuhan Prokes khususnya dalam masa tahapan Pilkada serentak 2020, tetap berpedoman dengan hukum acara pidana.

“Apabila diketahui dari hasil penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana berdasarkan dua alat bukti yang cukup mengarah kepada Paslon, tentunya Paslon tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum,” ungkap Sugeng Lestari.

“Namun sesuai instruksi Kapolri, penyidikan yang melibatkan Paslon untuk ditangguhkan perkaranya dan setelah selesai Pilkada proses penyidikan dilanjutkan,” tambahnya.

Dikatakan, kewenangan kepolisian dalam Pilkada akan melakukan upaya Pre-emtif dengan memberikan pembinaan, himbauan, edukasi kepada masyarakat tentang prokes, baik secara langsung maupun melalui selebaran pamflet, spanduk, baliho dan melalui media cetak dan media elektronik.

Sugeng menyebut, Polda Sulteng juga akan melakukan upaya preventif yakni dengan kegiatan patroli untuk memberikan himbauan, mengunjungi orang-orang, dan mendatangi tempat yang berpotensi adanya pelanggaran prokes.

“Bukan itu saja Polda Sulteng akan melaksanakan penegakkan hukum bersama instansi terkait yaitu dengan operasi yustisi, melakukan penyelidikan dan penyidikan pelanggar prokes selama tahapan Pilkada,”sebutnya.

Sugeng menjelaskan, setiap pengumpulan masa oleh paslon kepolisian berkewajiban untuk memberikan pengawalan dan pengamanan kegiatan tersebut, dalam tindakan dilapangan dilakukan secara simpatik, humanis dan tegas, utamakan koordinasi dengan pihak terkait seperti TNI, KPU, Bawaslu, dan tim sukses, untuk mematuhi prokes penecegahan covid.19, sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan aturan lain.

“Jika PKPU dan aturan lain tersebut tidak diindahkan sudah pasti akan dibubarkan atau dilakukan penegakkan hukum kepada penanggung jawab kegiatan,”jelasnya.

Sugeng juga menambahkan, dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditengah pendemi covid.l-19, kepolisian menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar selalu disiplin dan patuh protokol kesehatan. Kepolisian dari awal pandemi covid-19 terus mengingatkan masyarakat karena Keselamatan masyarakat adalah yang utama.

“Kepada simpatisan, tim sukses Paslon dan paslon, ini merupakan momentum untuk menunjukan bahwa kita juga patuh dan taat akan prokes, covid-19 dapat kita cegah apabila kita disiplin prokes,”tambahnya.

Sugeng menyampaikan, kepada seluruh lapisan masyarakat jangan mudah percaya informasi yang tidak jelas sumbernya atau hoax yg sering ditemukan di media sosial yang bertujuan untuk provokasi, memecah belah persatuan dan kesatuan serta intoleransi.

“Polda Sulteng mengajak lapisan masyarakat bersama-sama untuk menciptakan Pilkada serentak 2020 di Sulteng yang aman, damai, lancar dan sehat, semoga Pilkada serentak 2020 tidak menimbulkan cluster baru covid-19 dan Pilkada mampu melahirkan pemimpin yg amanah,”tutupnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *