Pasca Tragedi Lembatongoa, KPU Sulteng Beri Penjelasan Jaminan Hak Pilih Warga Pada Pilkada 2020

oleh -
Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Pasca tragedi pembunuhan empat warga diduga dilakukan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso di Dusun Lewono, Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng memberikan penjelasan sekaitan hak suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, bagi warga Desa Lembantongoa yang mengungsi.

Diketahui, pada Rabu 9 Desember 2020 mendatang, setiap warga yang berhak memilih akan menyalurkan hak suaranya dengan mencoblos Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng. Begitu pun dengan Kabupaten Sigi yang melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

“Jika kita mau bicara TPS (Tempat Pemungutan Suara) dipindahkan, kecuali seluruh masyarakat itu mengungsi, tapi kalau ada yang mengungsi dan ada juga yang tidak, itu susah. Sebab, regulasi kita tidak memungkinkan hal seperti itu,”ujar Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming, kepada sultengnews, Rabu (02/12/2020).

Mantan Ketua KPU Morowali itu menerangkan, jika warga yang mengungsi tersebut, pindah memilih di tempat pengungsian, maka dapat di kordinir dengan TPS terdekat. Namun, kata dia, jika memindahkan TPS ke tempat pengungsian akan mengalami kesulitan.

“Kalau misalnya dia (warga) pindah memilih, itu lebih bagus, di mana dia mengungsi ada TPS terdekat, saya kira itu bisa kita akomodir, tetapi memindahkan TPSnya itu berat,”terangnya.

Tanwir menjelaskan, ada pengecualian TPS dipindahkan ke tempat lain, apabila semua warga di Dusun Lewono, Desa Lembatongoa, mengungsi di satu tempat dan semuanya terorganisir di tempat itu, maka diharuskan pihak penyelenggara menyiapkan TPS di tempat tersebut.

“Kecuali dikampung itu semua orang mengungsi di satu tempat dan semuanya ada disitu, tidak apa-apa, kita mengakomodir dengan menyiapkan TPS yang memang harus kita bangun disitu,”jelasnya.

“Asumsinya begini, misalnya di tempat itu seluruh warganya terdapat 100 orang dan mereka semua 100 orang itu pindah ketempat yang relatif aman di suatu tempat, disekitar itu juga, tidak apa-apa kita mengikutkan TPSnya disitu, karena semua orangnya pindah. Tapi kalau ada satu orang saja yang tidak mau pindah, itu berat mau kita pindahkan,”tambahnya.

Menurut Tanwir, bagi warga yang mengungsi tersebut, tidak perlu merubah statusnya menjadi pemilih baru di tempat pengungsian atau tempat lainnya. Cukup warga itu di kordinir pada TPS terdekat. Dengan begitu, warga yang mengungsi bisa menggunakan hak suaranya.

Masalahnya, ungkap dia, kalau penyelenggara pemilu menjadikan warga yang mengungsi sebagai pemilih baru, terbatas dengan ketersediaan surat suara.

“Kalau kita jadikan pemilih baru, ketersediaan surat suara disitu apa ada sebab. Karena jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) penambahan itu hanya 2,5%. Nah, kalau dia (warga) banyak aduh berat itu,”ungkapnya.

“Kita mesti mendistribusi, kecuali ada beberapa TPS yang bisa mengkover disitu, saya kira tidak ada masalah,”sambung Tanwir.

Tanwir juga mengaku, pihaknya belum menerima data keberadaan pengungsian di Desa Lembantongoa dan kondisi terakhir di lokasi itu.

“Kami belum ada laporan resmi. Kemudian, tadi teman-teman Bawaslu sudah koordinasi. Nah, saya bilang kita lihat situasinya apakah terjadi pengungsian dan apakah semua masyarakat disitu meninggalkan tempat,”akuhnya.

Tanwir menekankan, pihaknya akan berupaya melindungi hak pemilih khususnya bagi warga yang sedang mengungsi di Desa Lembantongoa.

“Saya bicara dengan teman-teman Bawaslu penentuannya pada tanggal 7 November kita pastikan, jika memang terjadi pengungsian dan semuanya mengungsi atau hanya sebagian. Saya kira itupun tetap kita carikan solusi mungkin dengan memindahkan dia (warga) dari TPS asalnya ke tempat dia bermukim di TPS terdekat disitu,”tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *