Paripurna DPRD Palu, Sekkot Palu Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran 2021 Dihadapan Anggota DPRD Palu

oleh -
Setda Kota Palu Irmayanti Pettalolo saat menyampaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggujawaban penggunaan anggaran tahun 2021, dihadapan anggota DPRD Kota Palu, di ruang Sidang DPRD Kota Palu, Senin (27/6/2022). FOTO : Mohammad Rizal/SultengNews.com

PALU, SULTENGNEWS.COM – Wali Kota Palu yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Setda) Pemerintah Kota Palu Irmayanti Pettalolo, menyampaikan penjelasan Wali Kota Palu atas rancangan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2021, di ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, Senin (27/6/2022).

Sekretaris Daerah (Setda) Kota Palu Irmayanti Pettalolo, mengatakan, sejalan dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2021 dan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pasal 320 Ayat (1), yang memerintahkan kepada Wali Kota Palu, untuk mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan Perwakila daerah,

Selanjutnya, dia menguraikan, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI paling lambat (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Palu pada masa sidang DPRD Kota Palu Caturwulan II tahun 2022 ini, menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 yang telah diaudit oleh BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dilaksanakan pembahasan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

“Perlu kami sampaikan, bahwa hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas laporan keuangan pemerintah kota Palu tahun anggaran 2021, Alhamdulillah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” sebut Irmayanti Pettalolo kepada SultengNews.com dalam penyampaiannya dihadapan anggota DPRD Kota Palu yang terhormat, Senin (27/6/2022).

“Opini tersebut patut kita syukuri bersama, dimana hal itu dapat dicapai berkat kerja keras pemerintah kota Palu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan DPRD Kota Palu, dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah,” sambung Irmayanti Pettalolo.

Kemudian, untuk menunjang kelancaraan pembahasan bersama atas rancangan peraturan daerah tersebut, pada kesempatan ini perkenankan Pemerintah Kota Palu memberikan penjelasan singkat atas rancangan peraturan daerah kota Palu tentang pertangunggjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Palu tahun Anggaran 2021.

“Yang pertama, Realisasi Pendapatan sebesar 1.392.223.293.824,75. Yang kedua, Realisasi Belanja Daerah Sebesar 1.611.481.408.559,10. Lalu yang ketiga, Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar 602.363.096.947.52,” sebutnya.

Dari hasil Realisasi Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar 383.104.982.213,17.

“Terkait dengan adanya Silpa tahun anggaran 2021, dapat kami jelaskan bahwa Silpa tersebut bersumber dari anggaran yang peruntukkannya untuk pembiayaan kegiatan lain yaitu antara lain, Dana Sertifikasi Guru, Tambahan penghasilan Guru, BOK Paud, BO Kesehatan, BO KB, BO Administrasi Kependudukan, CHT Rokok, Dana Bos Pusat, Kas BLUD, Kas Kapitasi, DAK Fisik, dana kelurahan, BO kesetaraan, dana insentif daerah, BO P2UKM,” jelasnya.ZAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.