Pantau Covid-19 di Pasigala; Sekprov : Jangan Putus Koordinasi Dengan Provinsi

oleh -
Dr. H. Moh. Hidayat Lamakarate, M.Si saat memimpin rapat koordinasi bersama para Kepala Dinas di Pasigala. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Dr. H. Moh. Hidayat Lamakarate, M.Si didampingi Kadis Kesehatan Sulteng dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes melaksanakan rapat penanganan Covid-19 khusus Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (Pasigala) di ruang kerjanya, Kamis (11/6/2020).

Tujuan rapat itu untuk memantau perkembangan terkini dan mengidentifikasi kendala-kendala pada 3 wilayah bertetangga dekat itu.

Mengawali laporan ke Sekprov, Kadis Kesehatan Kota Palu dr. Husaema menuturkan bahwa terbatasnya daya tampung tempat-tempat isolasi Pemerintah Kota Palu dapat mengganggu kelancaran penanganan wabah.

Saat ini kata dr. Husaema, ada 41 orang reaktif berdasarkan hasil rapid test yang sedang dikarantina dan menunggu rapid test lanjutan.

Sebagian besar dari mereka adalah pelaku perjalanan darat tujuan Palu.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Kabupaten Donggala dr. Muzzakir menginginkan supaya didirikan pos perbatasan terpadu yang dapat dikelola bersama lintas Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi.

Dia berharap, penempatannya harus strategis untuk membatasi gerak pelaku perjalanan darat yang selama ini bebas keluar-masuk dari jalur tikus.

Sementara Kadis Kesehatan Sigi, Roland Franklin melaporkan belum turunnya izin pengoperasian alat swab PCR dari Balitbangkes Kemenkes RI sehingga belum bisa digunakan.

Merespon penyampaian ketiganya daerah itu, Sekprov mengimbau supaya pemerintah kabupaten/kota lewat kadis kesehatan masing-masing tetap menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi.

“Karena ada permasalahan yang tidak bisa saudara selesaikan sendiri-sendiri,” ungkapnya.

Terkait keterbatasan daya tampung Kota Palu, Sekprov menyarankan supaya pemkot menyurat untuk meminjam gedung cadangan bila terjadi lonjakan kasus.

Gedung-gedung yang disiapkan memback-up antara lain LPMP, Bapelkes dan BPSDM Provinsi Sulteng.

Terkait pos terpadu, Sekprov menginginkan dirumuskan dulu secara matang teknis dan polanya sebelum akhirnya disepakati.

Untuk Sigi, Sekda menginstruksikan Dinkes Provinsi untuk memfasilitasi pemeriksaan swab bagi warga yang reaktif hasil rapid testnya sambil menunggu izin operasional dari pusat.

“Karena kekuatan provinsi 10 kali lipat dari kabupaten kota,” pungkas Sekprov.

Sember : Ro Humas Setdaprov Sulteng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *