Pansus, Wali Kota dan BPN Buka – Bukaan Soal Penyediaan Lahan Huntap

oleh -
Ketua Pansus Padagimo, Drs. Budi Luhur Larengi (Tengah) bersama Walikot Palu Drs. Hidayat, M.Si (,Kiri) serta Wakil Ketua Pansus Ir Elisa Bunga Allo (Kanan) saat memimpin RDP di Ruang Bantaya, Kantor Walikota Palu, Senin (27/7/2020). FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Akhirnya kerja Pansus Pengawasan Rehab Rekon Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong (Padagimo) hampir mencapai titik kulminasi dalam menyelesailan penyediaan lahan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana tahun 2018 lalu, khususnya untuk warga Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus Padagimo, Drs. Budi Luhur Larengi dan didampingi Walikot Palu Drs. Hidayat, M.Si serta Wakil Ketua Pansus Ir Elisa Bunga Allo, Sekretaris Pansus Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag, MH dan dihadiri sejumlah anggota Pansus masing masing Dr. Alimuddin Paada MS, Yahdi Basma SH, Hidayat Pakamundi SE, Ronald Gulla, ST, Fairus Husen Maskati, Enos Pasaua dan Sony Tandra ST terlihat mulai terbuka dan BPN juga sudah buka bukaan soal lahan yang selama ini menjadi PR Pansus.

Rapat yang di gelar di Aula Bataya Kantor Walikota Palu pada Senin (27/7/20) itu, menghadirkan pihak Kanwil BPN Sulteng, Kepala Kantor BPN Kota Palu serta Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulteng. Pada kesempatan itu, akhirnya dapat membuka ruang bagi Pansus sebagai mediator dan Pemkot Palu untuk lebih cepat mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini dengan meminta pihak BPN menginventarisir sertifikat atau lokasi yang sudah ber SHM di kawasan Petobo yang menjadi pokok masalah saat ini.

Dari rapat itu, akhirnya juga terungkap bahwa sebenarnya Wali Kota Palu jauh jauh hari ternyata sudah menyurat ke BPN untuk meminta konfirmasi tentang status tanah yang ada di Petobo, tapi ternyata BPN belum menjawab surat yang dimaksud hingga digelarnya rapat tersebut.

Dari rapat ini juga terungkap ada sejumlah masalah yang masih memerlukan terobosan, misalnya soal status lokasi yang ditetapkan dalam bentuk zona – zona, bantuan pembangunan jembatan IV, pasar dan sejumlah fasilitas umum lainnya serta sejumlah masalah lain yang ternyata membutuhkan spirit dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, khususnya dari DPRD Sulteng.

Pada kesempatan tersebut, pihak BPN juga mengklarifikasi soal pertanyaan dari Wali Kota yang mengatakan ada uang yang diminta atas terbitnya sertifikat Huntap.

“Boleh saya katakan haram, jika ada biaya untuk sertifikat Huntap yang dikeluarkan BPN,” kata Kasi Sengketa Permasalahan BPN kota Palu , Rahab, A.Ptnh, MAP.

Sember : HumPro Setwan DPRD Provinsi Sulteng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *