Pansus Padagimo DPRD Sulteng RDP Bersama Pemda Donggal, Pemkot dan Parigi Moutong

oleh -
Suasana RDP Pansus Padagimo bersama Pemkot Palu, Pemkab Sigi, Pemkab Donggala dan Pemkab Parigi Moutong di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Selasa (07/07/2020). FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Panitia Khusus (Pansus) Padagimo DPRD Sulteng, kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengawasan pemulihan pasca bencana pada 28 September 2018 bersama Pemerintah Kota (Pemkot), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Pemkab Donggala dan Pemkab Parigi Moutong di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Selasa (07/07/2020).

Pelaksanaan RDP itu, dipimpin langsung Ketua Pansus Padagimo Drs. Budi Luhur Laregi dan dihadiri seluruh anggota Pansus Padagimo DPRD Sulteng.

Dalam rapat tersebut juga dihadiri beberapa instansi terkait di Provinsi Sulteng seperti Dinas Sosial Sulteng, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulteng serta Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulteng.

RDP ini bertujuan untuk mendengarkan pendapat dan masukan-masukan dari beberapa instansi terkait, meliputi masalah realisasi anggaran untuk bantuan pembuatan Hunian Tetap (Huntap), dana Jatah Hidup (Jadup), dan dana santunan duka bagi warga yang tertimpa bencana.

Perwakil dari, Pemda Kabupaten Donggala dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pembangunan Huntap hingga saat ini masih sementara proses pembagunan dibeberapa tempat yang ada di Kabupaten Donggala. Namun masih ada beberapa kendala terkait masalah lahan untuk lokasi pembuat Huntap.

Pemda Kabupaten Donggala juga mendapat bantuan dana untuk pembuatan Huntap dari beberapa provinsi lain yang sementara ini telah proses pembangunan Huntap yang dikelolah oleh PMI.

Dalam kesempatan itu, Ketua Pansus Padagimo Budi Luhur Larengi menyampaikan kepada instansi terkait agar dapat memberikan data-data yang valid terkait realisasi anggaran yang sudah terpakai untuk pembuatan Huntap, dana jadup dan dana santunan duka agar Pemerintah Sulteng dapat mencocokkan dengan data-data yang sudah ada sebelumnya agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesalahan-kesalahan yang dapat beresiko fatal terkait masalah realisasi anggaran pembangunan Huntap, dana jadup dan dana santunan duka yang ada di Padagimo.

“Berdasarkan beberapa laporan masyarakat terkait masalah-masalah yang telah mereka hadapi setelah pasca bencana alam khususnya dalam memperoleh Huntap, Jadup dan dana santunan duka yang telah dijanjikan pemerintah, masih ada sebagian masyarakat belum mendapatkan haknya,” ujar Budi Luhur.

Kepala Dinas Sosial Sulteng, Ridwan Mumu menjelaskan bahwa terkait masalah bantuan jadup, sudah sesuai dengan aturan dari Kementerian Sosial yang diberikan kepada masyarakat yang terkena bencana.

“Pada dua bulan pertama harapan dari Kementerian Sosial adalah mereka yang tercover di empat sehat lima sempurna dan dana jadup, adalah dari dana hibah yang terkumpul di BNPB dan dana yang terkumpul itu sekitar 43 Miliar. Pada saat tiga hari pasca bencana alam tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kalla bersama dengan Menteri Sosial datang ke Palu, memberikan penjelasan bahwa ada dekitar 72 ribu orang yang terdampak bencana,” jelasnya.

Berdasarkan data itu, dana yang yang diberikan. Menteri Sosial mengatakan, masyarakat korban bencana akan diberikan dana santunan Hidup selama dua bulan dengan biaya
Rp.10.000,- perhari, sesuai jumlah keseluruhan selama dua bulan itu berjumlah Rp600.000 perjiwa.

Dinas Sosial Sulteng menginstruksikan seluruh kabupaten dan kota yang terdampak bencana untuk secepatnya memberikan data kepada Kementerian Sosial agar dapat diproses dengan cepat, namun dari pihak Pemda kabupaten dan kota mengulur-ulur waktu dalam pemberian data sehingga waktu terus berjalan, maka pemda kabupaten dan kota yang terdampak bencana dalam melakukan pendataan terhadap masyarakatnya sudah dalam keadaan terburu-buru.

“Olehnya, data yang masuk ke Kementerian Sosial pada saat itu tidak lengkap, sehingga ada sebagian masyarakat yang terdampak bencana 28 September 2018 tidak mendapatkan bantuan itu,” terangnya.

“Sementara untuk bantuan santunan duka, itu berbeda dengan bantuan dana jadup, karena bantuan santunan duka adalah mereka yang masuk dalam DPA Kementerian Sosial tetapi harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan,” tandasnya.***

Sumber : Humpro Setwan DPRD Sulteng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *