Pansus II Konsultasi Terkait Dua Raperda di Kemendagri

oleh -
Panitia Khusus II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah saat melakukan konsultasi mengenai dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum (BLU) Sekolah Menengah Kejuruan dan Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (17/3/2022). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

JAKARTA, SULTENGNEWS.COM – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan konsultasi mengenai dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum (BLU) Sekolah Menengah Kejuruan dan Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (17/3/2022).

Dalam rapat konsultasi kali ini, dipimpin langsung Ketua Pansus II Yus Mangun, SE dan dihadiri Anggota Pansus II lainnya yakni Hj. Zalzulmida A. Djanggola, H.M Arus. Abd Karim, Dr. Alimuddin Paada, Huisman Brant Toripalu, SH.,MH, Irianto Malingong, Sony Tandra, ST, Imam Kurniawan Lahay, H. Zainal Abidin Ishak, ST, Muslih, S.Kep, Hj. Siti Halima Ladoali, SE, Rahmawati M Nur, S.Ag., Suriyanto, SH.,MH dan Nur Dg Rahmatu, SE.

Sementara yang hadir mewakili eksekutif yakni Agung dari BPKAD dan Dr. Asrul Ahmad M.Pd dan Uriani Hasan, S.Pd.,M.Si mewakil Dikbud Provinisi Sulteng.

Dalam pertemuan tersebut membahas satu rancangan peraturan daerah yakni Raperda Tata Kelola BLUD SMK. Sedangakan satu Raperda lagi akan dibahas dipertemuan selanjutnya dikarenakan sesuatu dan lain hal.

Ketua Pansus II DPRD Sulteng, Yus Mangun dalam sambutanya mengatakan bahwa motivasi dibentuknya Raperda BLUD SMK ini semata – mata dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Senada dengan hal itu, Wahyuni S Analis Keuangan Pusat Daerah Perwakilan dari Kemndagri mengatakan prinsip dibentuk BLUD adalah untuk peningkatan layanan yang berkaitan dengan pelayanan dasar utamanya kesehatan dan juga termasuk pendidikan.

Wahyuni menambahkan syarat untuk mengajukan BLUD ada tiga yakni syarat Subtantif, Teknis dan Administratif mengenai masalah Subtantif BLUD diharapkan dapat meningkatkan pelayanan, efisiensi dan produktifitas, untuk teknis diharapkan pelayanan yang layak, berpotensi dan meningkatkan pendapatan. Sedang untuk administratif mengenai persyaratan administratif.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Permendagri No 79 tahun 2018, surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, pola tata kelola, Rencana Strategi (Renstra), Standar Pelayanan Minimal (SPM), laporan keuangan atau prognosis / proyeksi keuangan, laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah

Selanjutnya, Wahyuni mengatakan bahwa proses pengajuan BLUD Kepala Daerah membentuk tim yang terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda), BPKAD, Bappeda, dinas terkait, tenaga ahli apabila diperlukan yang mana mereka bekerja selama 3 bulan.

Sisitem penilainnya jika lebih dari 60, maka pengajuan BLUD diterma. Adapun jika nilainya dibawah 60, maka tidak akan diproses. Langkah selanjatunya, jika diterima kepala daerah membuat payung hukumnya atau peraturan kepala daerah (Perkada).

Dalam kesempatan itu, Hj. Zalzulmidha bertanya apakah ketika BLUD ini terwujud pengelolaan keuangan dikelolah oleh dinas pendidikan atau SMK-nya.

Menanggapi hal itu, Wahyuni mengatakan bahwa BLUD esensinya untuk peningkatan pelayanan, BLUD walapun mandiri tetap ada dukungan dari APBD sehingga tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah walapun pendapatannya tinggi sesuai Permendagri No 79 tahun 2018. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.