Pansus II DPRD Sulteng Melakukan Konsultasi ke Bappeda DKI Jakarta

oleh -
Pansus II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah saat melakukan konsultasi di Kantor BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta, Kamis (14/10/2021). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

JAKARTA, SULTENGNEWS.COM – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang ketua Pansus, Dr. Ir. Alimudin Paa’da, MS, melakukan konsultasi di Kantor BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Rombongan Pansus II DPRD Sulteng ini, diterima langsung Ketua Bappeda DKI Jakarta, Djoko Surjono di ruang rapat Kantor Bappeda DKI Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Kepala Bappeda DKI Jakarta Djoko Surjono menyampaikan apresiasi setinggi – tingginya kepada Pansus II DPRD Provinsi Sulteng atas kunjungannya ke Kantor Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

“Saat ini APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta, masih dalam proses penyesuaian dengan fiskal daerah, karena permasalahannya sangat kontraksi dengan adanya pandemi dua tahun terakhir,” ujar Djoko Surjono.

Dia mengatakan, akibat pandemi Covid-19 yang berlangsung dua tahun sangat berdampak pada dana cadangan daerah Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2020, sehingga dana tersebut terpakai untuk mengatasi kemandekan belanja daerah dan untuk bantuan dana subsidi yang diberikan kepada masyarakat yang mengakibatkan pemotongan TKD sekitar 50 persen dari dana tersebut, akibat lonjakan Covid-19 yang begitu tinggi.

Dalam Kesempatan ini pula, anggota Pansus II DPRD Sulteng Sonny Tandra, ST menayakan dasar hukum Provinsi DKI Jakarta terkait cara pemungutan atau meminta (CSR) kepada pihak perusahaan agar bisa berpartisipasi dalam pembangunan daerah, serta tanggungtawab sosial perusahaan kepada masyarakat di DKI Jakarta.

Sony Tandra juga menanyakan soal CSR perusahaan, apakah masuk dibatang tubuh APBD Provinsi DKI Jakarta atau langsung diolah secara COS berhadapan dan apakah badan pengelolahnya, serta apa terget-targetnya.

Sony Tandra juga sempat menanyakan terkait masalah KPBU, bagaimana sistem pembayaran dari pinjaman daerah, apakah selama masa jabatan gubernur atau dibebankan kepada dana cadangan daerah.

Sementara Huismant Brant Toripalu SH,MH menanyakan terkait masalah pengelolaan dana CSR perusahaan apakah pemerintah provinsi DKI Jakarta masuk dalam komponen APBD dan apa dasar hukumnya, serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya.

Meanggapi semua pertanyaan itu, Kepala BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa Provinsi DKI Jakarta mempunyai sistem yang dinamakan Dis-Insentif, dimana mekanisme pelaksanaannya yaitu pihak perusahaan tidak boleh membangun bangunan dengan ketinggian -ketinggian tertentu.

Apabila melebihi dari ketentuan, itu sudah kena pinalti atau denda/Cas. Dan aturan – aturan itu, sudah dibahas oleh Tim TKPRD Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan masalah dana cadangan daerah, bisa dipergunakan untuk keperluan dana pendidikan atau kebutuhan belanja daerah lainnya, namun tetap mengacu dan berpedoman pada Peraturan Gubenur (PERGUB). FUL/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.