Pansus I DPRD Sulteng Koordinasi Raperda PPNS di Provinsi Bali

oleh -
Ketua Pansus I DPRD Sulteng, Sri Indrianingsih Lalusu bersama anggota Pansus lainnya saat menerima cendera mata dari Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol – PP) Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi di Bali, Kamis (14/10/2021). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

BALI, SULTENGNEWS.COM – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Sulteng, melakukan kunjungan kerja di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol – PP) Provinsi Bali untuk berkoordinasi dan konsultasi Konsultasi Terkait Raperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Bali, Kamis (14/10/2021).

Kunjungan kerja Pansus I Dipimpin ketuanya Dra.Hj Sri Indah Ningsih Lalusu,MBA didampingi anggota Pansus lainnya diantaranya H.Ambo Dalle.S Ag, Drs. Enos Pasaua,MM, Ir. Elisa Bunga Allo,MM dan Erwin Burase.S.Kom.

Dalam kunjungan kerja Pansus I ini diterima langsung Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi beserta jajarannya.

Dalam pertemuan tersebut, membahas tentang beberapa hal. Pertama, Penerapan Perda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Perda  Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Bali. Namun saat ini, Perda PPNS masih berbentuk draf karena belum adanya persetujuan dari DPRD Provinsi Bali.

Kedua, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, tetap bersinergi dengan kabupaten lainnya seperti Kabupaten Badung yang juga mempunyai Perda Nomor 7 tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Ketiga, Gubernur Provinsi Bali saat ini, menjalankan program gubernur menyapa, dimana setiap jajaran pemerintah maupun pejabat wajib turun serta turun ke desa – desa yang disepakati untuk menyapa dan berbagi kepada setiap warga yang membutuhkan bantuan.

Keempat, Pemerintah Provinsi Bali turut melibatkan peran pecalang dalam penegakan Perda, yang mengutamakan humanis dan kekeluargaan.

Pertemuan juga dihadiri  Satpol PP Kabupaten Bandung yang memberikan sebuah pencerahan bahwa pengelolaan keamanan, terutama daerah kawasan – kawasan parawisata. Satpol PP bekerjasama dengan pengamanan desa yakni para pecalang yang diberikan intensif. Tiap – tiap banjar melalui majelis adat yang alokasi dananya dimasukkan pada Dinas Pemberdayaan dan kelestarian Adat. FUL/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.