Pansus DPRD Kota Palu, Konsultasi Dengan Dinas P3HA Kabupaten Parimo

oleh -
Suasana pertemuan Pansus DPRD Kota Palu bersama Dinas P3HA Kabupaten Parimo. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – DPRD Kota Palu melakukan konsultasi dengan Dinas Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (P3HA) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) P3HA, di kantor Dinas P3AP2KB Kabupaten Parimo, Selasa (13/10/2020).

Maksud kedatangan anggota Panitia Khsus (Pansus) adalah untuk berkonsultasi sekaligus meminta saran dan masukan serta pertimbangan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) P3HA yang sementara tertunda proses pembahasannya karena harus menunggu surat persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri.

Pertemuan tersebut, harapannya Kota Palu juga dapat diapresiasi sebagai Kota Layak Anak sebagaimana Kabupaten Parimo yang sudah lebih dahulu ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak  (KLA) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Dinas P3AP2KB Parigi Moutong, Yusnaeni mengatakan, untuk menuju kabupaten layak anak, Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas P3AP2KB melakukan upaya percepatan pencanangan kabupaten layak anak mengacu pada ketentuan yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus bagi 15 kategori anak.

“Dan untuk tingkat kabupaten, Parigi Moutong, satu-satunya Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan penghargaan layak anak tingkat pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,” ujarnya.

Anggota Pansus, Rusman Ramli dari Fraksi PKS DPRD Kota menerangkan, Ranperda P3HA nantinya akan merupakan regulasi untuk Kota Layak Anak (KLA) sekaligus bentuk komitmen Pemerintah Kota Palu dalam mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak.

“Ranperda P3HA ini sangat penting karena akan menjadi pegangan atau payung hukum bagi Pemerintah Kota Palu dalam mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak, sekaligus gambaran atau cerminan tugas dan tanggung jawab bagi semua Dinas terkait baik itu Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Agama dan OPD lainnya termasuk Kelurahan,”terangnya.

Rusman berharap, dengan Ranperda ini nantinya akan mengikat semua instansi terkait, contohnya Dinas Kesehatan tentang bagaimana menghadirkan pelayanan yang ramah anak di Rumah Sakit/Puskesmas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tentang bagaimana setiap anak yang lahir mendapatkan Akta Kelahiran, termasuk menghadirkan anak-anak dalam setiap Musrenbang yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga masukannya juga dapat diakomodir.

Sementara itu, Forum Anak Randa Kabilasa Parigi Moutong, Najwa Aluweni juga mengungkapkan bahwa Forum Anak Daerah sebagai pelopor dan pelapor merupakan wadah-wadah partisipasi anak untuk mendengarkan dan menyuarakan aspirasi, pendapat serta harapan anak di masyarakat termasuk dalam proses pembangunan.

“Berbagai kegiatan kreatif telah dilakukan untuk mengkampanyekan hak anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Namun seringkali anak dan forum anak masih kurang mendapatkan ruang yang memadai untuk menyampaikan pendapat atau pandangannya di level kebijakan,”pungkasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *