Pansus DPRD Kota Minta Pemkot Optimalkan Potensi PAD Tahun 2021

oleh -
Rapat Paripurna Pansus DPRD Kota Palu bersama Pemkot yang di hadiri oleh Plt Walikota Palu. FOTO : ALSIH MARSELINA/SN

PALU, SULTENGNEWS.COM – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, memberikan rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.

Ketua Pansus DPRD Kota Palu, Astam Abdullah saat membacakan laporan pansus pada sidang paripurna mengatakan, kiranya rekomendasi dari Pansus dapat menjadi perhatian serta bahan pertimbangan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.

“Enam poin rekomendasi Pansus DPRD Kota Palu mengharapakan, kiranya hal tersebut dapat menjadi perhatian serta bahan pertimbangan Pemkot Palu untuk kesejahteraan Kota Palu kedepannya,” ucap Astam Abdullah, Sabtu (21/11/2020).

Melalui pembahasan Pansus yang sebagaimana diamanahkan menghasilkan enam poin rekomendasi, diantaranya agar Pemerintah Kota (Pemkot) lebih jeli dalam melihat pengelolaan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik di sektor pajak daerah, sektor retribusi daerah dan potensi pendaatan lainnya yang sah dimiliki oleh Pemkot.

Hal itu sebagai upaya pencapaian kemandirian dalam keuangan untuk mendukung percepatan pembangunan di Kota Palu pasca dua tahun bencana alam.

Olehnya, dengan pemenuhan hak-hak masyarakat penyintas bencana baik itu berupa stimulan, maupun penyediaan kebutuhan pemukiman beserta fasilitasnya. Pihak pansus sangat berharap, seluruhnya dapat terselesaikan di tahun 2021 mendatang. Untuk peningkatan kinerja aparatur, pengelolaan hal-hal tersebut perlu lebih diperhatikan oleh pihak Pemkot Palu.

Pansus juga meminta perlu adanya tindakan kongkrit terhadap Pemkot Palu dalam menertibkan aset-aset milik daerah yang ada, baik dari sisi pendapatan Aset maupun penghapusan aset-aset yang ada dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diberikan oleh BPK RI terhadap Pemkot, kiranya untuk terus dapat mempertahankan prestasi yang dimiliki.

Selain itu, Pansus juga meminta terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mampu memberikan penjelasan secara terperinci atas belanja yang dituangkan dalam dokumen rencana kerja anggaran tahunan, sehingga hal ini diharapkan dapat mempermudah proses pembahasan selanjutnya yang dilaksanakan oleh DPRD baik di tingkat Banggar maupun Pansus APBD tahun Kota Palu ke tahun berikutnya agar menghindari polemik dalam proses pembahasan anggaran kedepannya. SIL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *