Pansus Covid 19 DPRD Sulteng Gelar RDP Bahas Renja, Rensi dan Renggar Terkait Pengawasan dan Penanggulangan Covid 19 di Sulteng

oleh -
Ketua Pansus Sony Tandra bersama wakil Pansus Dr. Alimudin Paada saat memimpin RDP Pansus terkait pengawasan dan penanganan Covid 19 di Sulteng pada Rabu (5/5/2021). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

PALU, SULTENGNEWS.COM – PanitIa Khusus (Pansus) Covid 19 DPRD Sulteng, bersama tim Satgas Covid 19 Pemprov Sulteng menggelar   Rapat Dengar Pendapat (RDP)  terkait pembahasan Rencana Kerja (Renja), Rencana Aksi (Rensi) dan Rencana Anggaran (Renggar)  terkait pengawasan dan penanggulangan Covid 19 di Sulteng pada Rabu (5/5/2021).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng tersebut, dipimpin oleh Ketua Pansus DPRD Sulteng Sonny Tandra ST, juga dihadiri  wakilnya Dr Alimuddin Paada MS, Sekretaris Aminullah BK serta sejumlah anggotanya. Sementara dari Satgas Covid 19 Pemprov Sulteng dihadiri  Sekretsris Covid Mulyono dan anggota Satgas Covid masing – masing Polda Sulteng, Korem 132 Tadulako, Dinas Kesehatan, Danlanal Palu, BPKAD, Diskominfo, Dinas Dikjar, Inspektorat, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BNPB, pihak Rumah Sakit Undata, Rumah Sakit Madani dan Rumah Sakit Anuta Pura.

Tim Satgas Penanganan Covid 19 di Sulteng saat mengikuti RDP terkait pembahasan Rencana Kerja, Rencana Aksi dan Rencana Anggaran terkait pengawasan dan penanggulangan Covid 19 di Sulteng pada Rabu (5/5/2021). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

Usai dibuka Ketua Pansus Covid 19 Sony Tandra, peserta RDP kemudian mendapatkan penjelasan dari Sekretaris Covid 19 Mulyono yang menggambarkan secara runtun penanganan, termasuk angka penyebaran Covid 19 di Sulteng dan langkah – pangkah yang diambil jelang lebaran Idul Fitri, termasuk mudik yang sudah di depan mata.

Secara garis besar kata Mulyono, dari segi anggaran sudah terdistribusi pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.

Dari anggota Pansus ada sejumlah hal yang mengemuka seperti dari Aminulla BK yang menyoroti antara lain jumlah petugas yang berjaga jaga disejumlah perbatasan,  jika  masing – masing anggota Satgas mengirimkan personilnya, dengan jumla 4 orang saja misalnya, maka itu juga berpotensi menimbulkan kerumunan dan bisa menjadi bahian dari penyebaran Covid 19.

Sementara itu Fairus Maskati, Aminulla BK,  I Nyoman Slanet dan Alimuddin Paada, mengungkapkan bahwa yang paling penting adalah  RAB harus dimasukan, tidak bisa hanya sekedar meminta anggaran tanpa   perencanaan dengan angka angka yang realistis.

Sementara  itu, Ketua Pansus mendengar sejumlah masukan yang berkembang, mengharapkan ada pertemuan kembali untuk mematangkan anggaran, karena keluhan soal anggaran hampir semuanya di suarakan oleh anggota Satgas atau tim teknis terkait, walaupun Sekretaris Satgas sudah mengemukakan anggaran untuk itu sudah tercover di masing masing OPD teknis terkait.

Namun demikian kata Sony, ada sejumlah instansi yang masuk dalam  anggota Satgas misal dari Polda, Pol PP dan Korem yang mungkin butuh dukungan anggaran, sepanjang tidak tidak melanggar aturan.

Menanggapi anggota Pansus yang  menyoroti soal cukup banyaknya  tim  yang ada di posko – posko, pihak Polda mengungkapkan bahwa banyak karena tim terpadu terdiri sejumlah unsur yang tupoksinya berbrda beda.

Rapat juga sempat menanyakan kepada BPKAD soal bantuan untuk  warga terdampak Covid yang tidak terpakai di Kabupaten Poso dan Banggai. Penjelasannya dari Kepala Badan PKAD Bahran, SE bahwa bantuan tersebut akan ditarik, tetapi akan berkoodinasi dengan Dinas Sosial karena teknisnya disana.

Rapat akhirnya ditutup dengan meminta kepada tim Satgas untuk dapat  terus berkoordinasi, misalnya untuk ibadah, sholat Id atau ibadah di gereja dan di rumah, diminta untuk segera diputuskan seperti apa. Usai lebaran, akan kembali digelar rapat yang sama. FUL/*

Sumber : Humpro DPRD Sulteng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *