Omnibus Law Adalah Magnet Persatuan Untuk Perlawanan Ketidak Adilan Pemerintah

oleh -

Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Tengah, Adi Priyanto SH saat mengisi diskusi Omnibus Law di Kantor Serikat Mahasiswa Prigresif, Sabtu (22/2/2020). FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Sengkarut Omnibus Law atau undang – undang sapu jagat yang akan menyederhanakan undang – undang yang dianggap tumpang tindih, menjadi pembahasan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Serikat Mahasiswa Progresif (SMIP) Sulawesi Tengah, di Kantor Sulteng Bergerak, Sabtu (22/02/2020).




Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Tengah, Adi Priyanto SH selaku pemantik diskusi mengatakan, Omnibus Law adalah magnet persatuan untuk perlawanan dalam menolak Rancangan Undang – undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) tersebut.

“Omnibus Law mengharuskan kita untuk bersatu, karena cakupannya membahas semua sektor mulai dari pers, buruh, investasi, lingkungan dan masih banyak lagi yang subtansinya merugikan kita dan menguntungkan pengusaha,” ujarnya.

“Penciptaan Omnibus Law terselip kepentingan pengusaha yang tidak boleh menjadi boleh. Regulasinya jelas melindungi pengusaha,” sambung Adi Priyanto.

Advokat Buruh itu juga mengatakan, Omnibus Law merupakan undang -undang yang diambil dari negara Amerika, membahas 79 undang – undang, 179 pasal dan 1030 halaman.




Menurutnya, Omnibus Law telah dirancang oleh pemerintah, sebab sebulan setelah akan disahkannya Omnibus Law akan dibuatkan peraturan teknisnya.

Sementara itu, Kordinatoor Sulteng Bergerak, Adriansah Manu menegaskan, Omnibus Law mempermudah perizinan investasi dan menghilangkan peraturan yang menyulitkan perusahaan.

“Ekosistem investasi mau dipermudah, ini senada dengan pernyataan Presiden Jokowi yang ingin meningkatkan 7 persen pertumbuhan ekonomi, namun tidak melihat dampak negatif yang diakibatkan dari Omnibus Law,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, 80 persen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia merupakan representasi dari pengusaha, sehingga Omnibus Law sebagai cara untuk melindungi aset pengusaha tersebut.




Selain itu, Adriansah menjelaskan jika di kaitkan dengan Sulawesi Tengah sendiri, sekarang sudah 49 persen kawasan Sulawesi Tengah dikuasai oleh pertambangan, kelapa sawit dan hak penguasaan hutan.

“Kedepan bukan tidak mungkin konflik agraria akan terjadi, belum lagi masyarakat yang mendiami pemukiman akan digusur apabila menghambat investasi dari pengusaha. Jelas bahwa Omnibus Law tidak memihak kepada masyarakat,” tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *