November 2022, Presiden Jokowi Dijadwalkan Kunjungi KPN di Desa Talaga

oleh -
Presiden Joko Widodo saat berada di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Pembangunan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala terus dikebut karena merupakan salah satu Kawasan Food Estate penyangga Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Sejumlah fasilitas pendukung seperti jalan kurang lebih 11 kilo meter (km), tenaga listrik dari panas matahari atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), air bersih dari sumur bor, pipa dan tower air kini telah dikerjakan di KPN itu.

Sekretaris Tim Transisi Pembangunan KPN di Desa Talaga, Muhammad Ridha Saleh mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan mengunjungi langsung KPN Desa Talaga itu pada November 2022 mendatang.

“Kita sudah dapat informasi bahwa bapak Presiden Jokowi akan mengunjungi langsung KPN ini pada November 2022 mendatang,” ujar Ridha Saleh di lokasi KPN pada Ahad (25/9/2022).

Menurut Ridha Saleh, KPN di Desa Talaga ini merupakan salah satu kawasan Food Estate yang dipersiapkan di Sulteng, karena akan ada juga Kawasan Food Estate di daerah lainnya di Sulteng dengan total lahan yang dibutuhkan mencapai 15.000 hektar.

Berdasarkan hasil kajian dari Dinas Kehutanan Sulteng, status lahan yang menjadi lokasi KPN itu merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), bukan Kawasan Hutan Lindung sehingga bisa dibuka untuk perkebunan.

“KPN yang saat ini tengah dibuka, bukanlah hutan lindung tapi berstatus APL. Jadi, secara hukum lahan tersebut tidaklah bermasalah,” ujar Ridha Saleh.

Tenaga Ahli Gubernur Sulteng ini mengakui, memang di dalam KPN ada tegakkan kayu kurang lebih 36 ribu kubik, tapi tidak semua kayu – kayu itu ditebang.

Olehnya, dia sangat menyayangkan adanya informasi bahwa sudah ada sekitar 100 ribu kubik kayu yang keluar dari KPN. Padahal data kehutanan menunjukan bahwa di lahan KPN itu hanya ada 36 ribu kubik.

“Teman – teman bisa lihat sendiri, tidak ada kayu yang keluar. Semua kayu yang tumbang, masih ada di lokasi. Kayu – kayu yang tumbang itu, bukan ditebang untuk dijual. Tapi itu digusur untuk pembukaan jalan menuju KPN,” papar Ridha Saleh.

Dikatakan, kayu – kayu yang telah ditebang itu tidak akan bisa keluar dari lokasi KPN tanpa ada izin. Bahkan semua kayu yang keluar, akan ada barcode serta terdaftar di pusat.

“Kawasan yang menjadi lahan KPN ini bukanlah hutan primer, tetapi sekunder karena sudah pernah dibuka untuk lahan perkebunan masyarakat sekitar 30 tahun lalu kemudian ditinggalkan masyarakat,” ungkap Ridha Saleh.

Hutan sekunder itu kata Ridha Saleh, seluas 700 hektar lebih atau sekitar 82 persen lebih di lokasi KPN yang di dalamnya terdapat perkebunan kelapa dalam, lahan pertanian seluas 42,66 hektar atau 5,01 persen.

“Kawasan ini diusulkan menjadi kawasan pangan plus plus plus, karena tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk tanaman pangan, tetapi juga ada danau dan pantai yang terkoneksi dengan KPN,” terangnya.

Saat ini, kawasan tersebut telah terbuka jalan kurang lebih 11 kilo meter (km), pembukaan lahan hingga ke titik nol kurang lebih 20 hektar, pembangunan sumber listrik dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pengeboran air hingga pembangunan tower air untuk menghaliri Kawasan perkebunan di KPN.

Sementara Anggota Tim Transisi Pembangunan KPN, Datu Wajar Lamarauna menyampaikan dalam waktu satu bulan kedepan akan banyak perubahan yang terjadi karena kunjungan presiden dijadwalkan pada November 2022.

“Inya Allah dalam waktu satu bulan kedepan, teman – teman akan melihat banyak perubahan di Kawasan ini terutama jalan akan dibuka hingga 11 mater, begitu juga sarana dan fasilitas lainnya akan segera dikerjakan,” ujar Datu Wajar Lamarauna saat bersama wartawan mengunjungi KPN di Desa Talaga.

Datu Wajar Lamarauna mengatakan, luas areal KPN yakni 1123,59 hektar. Dari jumlah itu, kurang lebih 850 hektar untuk perkebunan, serta kurang lebih 400 hektar akan dibagikan kepada masyarakat setempat dalam bentuk sudah memiliki sertifikat.

“Kita bisa liat Site Plan KPN telah tercantum kawasan konservasi seluas 9,14 persen, ruang terbuka hijau seluas 3,87 persen, serta aka nada juga fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos),” ujar Datu Wajar Lamarauna.

Disekeliling kawasan lanjutnya, juga akan disediakan buffer zone sepanjang 100 meter antara kawasan dengan laut, sehingga KPN di Desa Talaga ini akan berbeda dengan kawasan – kawasan lainnya di Indonesia.

“Terkait statuta kawasan, sudah sangat jelas itu APL. Jadi tidak benar isu yang mengatakan bahwa areal itu masuk sebagai kawasan hutan lindung,” tandasnya. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.