PALU, SULTENGNEWS.COM – Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi DPRD Kota Palu telah memasuki tahun ke empat, pasca dibentuknya untuk percepatan penyelesaian permasalahan warga penyintas korban bencana alam 28 September 2018 silam di kota Palu.
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Palu menggelar agenda dengan pembahasan Pelaksanaan Percepatan Tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam 28 September 2018 di kota Palu, di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Rabu (21/12/2022).
Dipimpin Ketua Pansus DPRD Kota Palu Syarif, Anggota Pansus DPRD Kota Palu Muslimun, menyampaikan tanggapan dan meminta penjelasan terkait dengan penyampaian dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) PUPR Sulteng Sahabuddin, bahwa salah satu lokasi pembangunan Huntap Satelit Lere, di kelurahan Lere batal dibangun.
Menurutnya, pembangunan Huntap Lere merupakan projek dari Pemerintah Pusat setelah pasca bencana alam yang menimpa warga kota Palu 2018 silam.
Selain itu, dalam kesepakatan bersama pada saat rapat di Pogombo, di kantor Gubernur Sulteng beberapa waktu lalu dan gubernur Sulteng Rusdy Mastura langsung yang memimpin rapat setelah dilantik, telah disepakati pula Huntap Satelit Lere bagian dari projet pembangunan yang diprioritaskan untuk warga kelurahan Lere berprofesi nelayan.
“Sebagaimana yang disampaikan oleh Balai, ada yang sangat menggelitik menurut saya terutama terkait dengan pembangunan Huntap di Lere. Setahu saya ini adalah projetnya pemerintah pusat pembangun Huntap setelah pasca bencana. Tadi dijelaskan itu tidak masuk dalam skenario pembangunan huntap. Padahal waktu kita rapat di Pogombo dengan Gubernur Sulteng waktu beliau baru dilantik, mengapa mereka warga penyintas tidak mau huni di Huntap tondo 1 dan 2, karena itu kaitanya dengan sumber ekonomi yang lebih banyak berprofesi nelayan dan dibangunkan Huntap di Lere,” urainya kepada SultengNews.com saat memberikan pandangan di pembahasan RDP Pansus DPRD Kota Palu, Rabu (21/12/2022) siang.
“Saya tidak tahu kendalanya dimana. Apakah ini kewenangan dari Pemkot atau kewenangannya dari teman-teman di Balai. Sehingga jangan sampai wilayah yang sudah masuk dalam skenario pemerintah itu terabaikan,” katanya menambahkan.
Menurutnya, tidak jadinya dibangun Huntap Satelit di kelurahan Lere perlu ada penjelasan secara detail dari BPPW PUPR Sulteng, yang telah menggambarkan dari bank dunia menolak membiayai pembangunan Huntap Satelit Lere.
“Kita butuh penjelasan detail, kenapa tidak dibangun, alasannya apa. Padahal itu sudah dikunjungi baik Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota Palu. untuk mengunjungi wilayah itu dan membangun kesepakatan untuk membangun wilayah tersebut,” jelas Muslimun.
Nyatanya, dari hasil pantauan wartawan SultengNews.com, Kepala BPPW PUPR Sulteng Sahabuddin, sudah tidak berada di ruang sidang RDP (pulang), ketika Anggota Pansus Muslimun menanyakan perihal tidak jadinya pembangunan Huntap Satelit Lere.ZAL
