Muharram Nurdin : Pertumbuhan Industri Harus Jadi Motor Peningkatan Fiskal Sulteng

oleh -
Wakil Ketua III DPRD Sulteng, H. Muharram Nurdin. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Wakil Ketua III DPRD Sulteng, H. Muharram Nurdin menyampaikan bahwa pertumbuhan industri di Sulawesi Tengah (Sulteng) harus bisa menjadi motor peningkatan fiscal daerah Sulteng.

“Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara, telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri nikel yang terintegrasi antara penambangan di bagian hulu dan pengolahan nikel setengah jadi di bagian hilir terbesar di Indonesia,” ujar Muharram Nurdin dalam rilis yang diterima media ini, Rabu (2/2/2020).

Indikatornya kata Muharram, pada tahun 2020 nilai ekspor besi dan baja Sulteng yang dihasilkan dari kedua kabupaten itu (Morowali dan Morowali Utara) mencapai US$ 6,4 miliar atau sekitar Rp90 triliun dengan kurs Rp14.000 perdolar. Nilai ekspor tersebut membuat Sulteng menyumbang hampir 60% dari total nilai ekspor besi dan baja Indonesia pada tahun 2020.

Di bagian hulu, pertumbuhan pesat industri nikel di Morowali dan Morowali Utara terutama dimotori oleh puluhan perusahaan swasta pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), sedang menambang puluhan juta ton bijih nikel setiap tahun di kedua kabupaten itu.

Sementara di bagian hilir, pertumbuhan tersebut dikarenakan investasi asing yang besar dalam industri pengolahan nikel setengah jadi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali dan Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara.

Di tengah pertumbuhan yang demikian pesat, industri nikel belum memberikan kontribusi fiskal yang memadai bagi provinsi Sulteng. Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov), hanya memperoleh penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari royalti dan sewa tanah (land rent) hanya sekitar Rp 89 miliar. Sementara pemerintah kabupaten (Pemkab) Morowali dan Morowali Utara sebagai daerah penghasil memperoleh masing-masing sekitar Rp 145 miliar dan sekitar Rp 37 miliar PNBP royalti dan sewa tanah.

“Padahal kita ketahui sebagai provinsi dan kabupaten-kabupaten penghasil, dampak lingkungan hidup dari kegiatan industri ekstraktif tersebut secara langsung dirasakan oleh warga di daerah ini. Pemprov dan Pemkab juga yang pada akhirnya menangani berbagai ekses yang ditimbulkan dari industri pertambangan tersebut,” katanya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Pemprov Sulteng perlu memberikan perhatian yang sungguh-sungguh agar pertumbuhan industri pertambangan nikel memberikan sumbangan fiskal yang signifikan bagi daerah.

Muharam menyampaikan, langkah-langkah mendesak yang bisa dilakukan oleh Pemrov Sulteng yakni; Pertama, bersama-sama dengan Pemkab dan Kementerian ESDM untuk menertibkan kembali IUP-IUP bermasalah, karena diterbitkan melalui prosedur yang salah. Termasuk penindakan tegas terhadap praktik-praktik penambangan nikel yang berlangsung secara illegal atau tanpa dokumen-dokumen penambangan yang sah.

“Karena praktik seperti ini merugikan Negara, dimana Pemkab, Pemprov dan pemerintah pusat berpotensi kehilangan penerimaan Negara baik penerimaan pajak mapun PNBP,” tegasnya.

Kedua, Pemrov dan Pemkab harus mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perseroda untuk terlibat aktif dalam semua ekosistem bisnis nikel di Morowali dan Morowali Utara. Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk melakukan tindakan-tindakan afirmatif dengan memprioritaskan BUMD/Perseroda untuk memperoleh IUP nikel.

“IUP-IUP bermasalah harus dicabut dan memberikannya kepada BUMD/Perseroda. Hanya dengan cara ini, pemerintah daerah dapat memperoleh manfaat fiskal yang besar dari kehadiran industri penambangan nikel di Morowali dan Morowali Utara saat ini,” tambahnya.

Ketiga, Pemprov perlu mematok target besar tetapi terukur bagi penerimaan daerah setiap tahun yang disumbangkan oleh BUMD/Perseroda disektor pertambangan nikel. Syaratnya BUMD/Perseroda harus dikelola secara profesional bisnis, transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

“Saya percaya dengan cara ini, Rakyat Sulawesi Tengah bisa menikmati kekayaan alamnya sebagaimana diamanatkan UUD 45 bahwa bumi dan air dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk rakyat,” tandasnya. FUL/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.