Menteri Kelautan Diminta Perhatikan Pemboman Ikan di Perairan Laut Kabupaten Parigi Moutong

oleh -
Ketua Dewan Pakar NasDem, Rusno Tanriono. FOTO : IST

PARIMO, SULTENGNEWS.COM – Ketua Dewan Pakar NasDem, Rusno Tanriono menginginkan dengan kedatangan Menteri Kelautan Edhy Prabowo di Kabupaten Parigi Moutong tidak hanya perhatikan tambak udang, tapi juga soal keselamatan biota laut.

Hal ini karena maraknya pemboman ikan atau ilegal fhising yang terjadi di perairan laut Palasa, Tomini, Mepanga dan Ongka.

“Kebetulan dengan kedatangannya Menteri Kelautan Edhy Prabowo ke Kabupaten Parigi Moutong untuk melihat tambak udang, ini bagus kiranya bisa meningkatkan hal itu. Hanya saja di wilayah perairan laut kita, terjadi kemunduran karena terjadinya pemboman ikan atau ilegal fhising,” kata Ketua Dewan Pakar NasDem, Rusno Tanriono, kepada sultengnews.com, Rabu (10/06/2020).

Menurut Rusno, ilegal fhising yang terjadi di perairan laut Kabupaten Parigi Moutong belum ada penindakan dari aparat yang berwenang, sementara, terumbu karang sudah rusak dan ikan sudah mengurang.

Kedatangan Menteri Kelautan, Rusno menegaskan, bukan hanya tambak udang yang di perhatikan, tapi juga wilayah perairan laut harus diperhatikan dan diutamakan.

Dikatakannya, hal ini menyangkut orang banyak, mengingat separuh masyarakat Kabupaten Parigi Moutong berprofesi sebagai nelayan untuk pencaharian sehari-hari.

“Untuk tambah udang kan hanya sedikit orang yang menikmati disitu itu, tapi menyangkut para nelayan ini banyak yang berada di Kabupaten Parigi Moutong, terlebih lagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai,”tegasnya.

Rusno berharap, Dinas terkait yang punya kompeten terkait itu, dapat membasmi ilegal fhising, karena sangat disayangkan untuk 10 atau 20 tahun kedepan, anak cucu kita tidak akan lagi merasakan kenikmatan ikan.

Lebih lanjut, Rusno mengungkapkan Polairut sendiri pernah konfirmasi langsung kepadanya, tapi sampai saat ini belum datang untuk menindaklanjuti ilegal fhising tersebut.

“Harapan saya harus ada satu patroli yang bermarkas di Palasa, Tomini, atau Mepanga. Sebab, sampai sekarang tidak ada pengawasan dari Polairut untuk memeriksa keadaan di tempat ilegal fhising,”pungkasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *