Mendagri : Daerah Mampu Stabilkan Harga Pangan Akan Dapat Penghargaan, Yang Tidak Bisa Akan Dievaluasi

oleh -
Pj. Sekdaprov Sulawesi Tengah, Ir. H. Faisal Mang, MM didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Richard Arnaldo, SE, M.SA, Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Nelson Metumbuh, MP, Kadis Pangan Ir. Abdullah Kawulusan serta pejabat terkait lainnya, saat menghadiri rapat koordinasi pengendalian harga pangan secara daring melalui aplikasi zoom meeting yang dipimpin secara langsung Menteri Dalam Negeri Prof. Muhammad Tito Karnavian Ph.D bertempat di Ruang Kerja Sekdaprov, Jumat 18 Maret 2022. FOTO : HUMAS PEMPROV SULTENG

PALU, SULTENGNEWS.COM – Pj. Sekdaprov Sulawesi Tengah, Ir. H. Faisal Mang, MM didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Richard Arnaldo, SE, M.SA, Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Nelson Metumbuh, MP, Kadis Pangan Ir. Abdullah Kawulusan serta pejabat terkait lainnya, menghadiri rapat koordinasi pengendalian harga pangan secara daring melalui aplikasi zoom meeting yang dipimpin secara langsung Menteri Dalam Negeri Prof. Muhammad Tito Karnavian Ph.D bertempat di Ruang Kerja Sekdaprov, Jumat 18 Maret 2022.

Dalam arahannya, Mendagri Prof. Tito Karnavian menjelaskan terkait surat edaran nomor 511.2/3149/SJ tentang pembentukan satuan tugas ketahanan pangan di daerah tertanggal 14 Mei 2020 yang bertujuan memastikan dan memonitoring ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 bahan pangan.

Ke-11 bahan pangan dimaksud mencakup ;beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir dan minyak goreng.

Satgas dimaksud lanjut Mendagri, diketuai sekertaris daerah beranggotakan dari unsur Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, TNI/Polri serta Bulog daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur, Bupati dan Walikota.

Satgas selanjutnya melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara harian kepada gubernur dan hasil rekapitulasi kabupaten/kota oleh gubernur akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Untuk itu, Menteri Dalam Negeri Prof. Tito Karnavian memberikan tantangan, bagi daerah yang mampu menstabilkan harga pangan akan mendapat penghargaan sedangkan bagi daerah yang tidak mampu akan mendapat surat cinta serta dilakukan evaluasi.

Namun dalam rapat koordinasiiu, Mendagri tidak memberikan informasi secara rinci jenis penghargaan apa yang akan diberikan serta bentuk evaluasi yang akan dikenakan.

Bertindak sebagai narasumber pada kesempatan itu; Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Pertanian, serta Kepala Badan Pangan Nasional. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.