Masyarakat Tolak Masuknya Tambang Nikel di Kecamatan Batui Kabupaten Banggai

oleh -
Kordinator Gempar, Aulia Fiqran Hakim. FOTO : IST

BANGGAI, SULTENGNEWS.COM – Batui adalah salah satu kecamatan di kabupaten Banggai yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan. Batui juga masih memiliki adat budaya yang cukup kental dan masih di jalankan sampai hari ini. Tumpe dan monsawe adalah salah satunya namun bukan hanya adat budaya, batui juga punya banyak situs budaya yang memiliki histori yang harus di pertahankan; mulai dari benteng makuni, benteng kota, makam-makam leluhur, dan 8 kampumg bersejarah seperti umunsun, bajinjin, koi, konau dan lainnya.

Kordinator Gempar, Aulia Fiqran Hakim mengatakan, sejak tahun 2008 silam, daerah Batui dimasuki industry pertambangan migas PT.LNG, adalah blok minyak dan gas milik Medco Grup yang bekerjasama dengan pertamina mengeksploitasi sumber daya alam di batui. Lalu ada juga PT.Sawindo Cemerlang yang sudah beroperasi membongkar dan menghabisi lahan masyarakat batui berbarengan dengan masuknya industry tambang.

Hal ini yang kemudian menjadi tanda tanya besar sebenanya masih relevan atau tidak apa yang disebutkan didalam regulasi pada UU Nomor 4 Tahun 2009, yang diubah menjadi UU No 3 Tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara (MINERBA) begitu pun dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) serta mengembalikan ruh pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Bahwa Negara wajib mempergunakaan bumi air dan kekayaan alam untuk kesejahteraan serta kemakmuran rakyat yang sebesar besarnya.

“Tapi sangat memprihatinkan jika melihat situasi lapangan hari ini, masyarakat batui hanya merasakan dampak buruk dari pengelolaan sumber daya alam di kecamatan batui, bagaimana tidak masyarakat batui masih saja dibebani dengan pembayaran iuran gas rumahan yang tinggi sekali, serta masyarakat batui dicemari lingkunganya karna limbah B3 yang diduga berasal dari aktivitas PT.SAWINDO yang telah mencemari sungai di batui,” ujar Aulia Fiqran Hakim dalam rilis yang diterima redaksi sultengnews.com pada Minggu (27/12/2020).

Hal yang cukup mengejutkan kata Auliah, baru-baru ini, masyarakat batui dikejutkan dengan adanya rencana penambangan perusahan nikel yang akan masuk di kecamatan batui. Menurut data yang kami dapatkan, lokasi pertambangan nikel di kecamatan batui meliputi 6 wilayah kelurahan dan desa antara lain :batui, Tolando, sisipan, balantang, bakung, Ondo-ondolu.

Sejauh ini langkah yang sudah dilakukan perusahaan, di tanggal 15 Desember 2020, pihak perusahaan PT. Indo Nikel Karya Pratama melakukan konsultasi public dengan pihak pemerintah kecamatan batui dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai. Pertemuan itu diduga dilakukan secara tertutup dan tersembunyi yang hanya dihadiri oleh : Camat Batui, Lurah Batui, Lurah Bugis, Lpmk Bugis, Kades Ondo-ondolu, Kapolsek Batui, Dandramil Batui, Sunardi (Pemerkarsa) dan Tiga orang Konsultan.

“Dengan kondisi ini, kami menduga ada informasi yang ditutup-tutupi, yang dilakukan oleh pihak pemerintah kecamatan dan pihak perusahaan sehingga tidak melibatkan stakeholder yang ada di kecamatan batui. Baik tokoh masyrakat, tokoh adat dan beberapa kelompok pemerhati lingkungan. Padahal jika mengacu pada regulasi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup NO.17 tahu 2012, dalam BAB II Tata cara pengikut sertaan masyarakat dalam proses AMDAL, disebutkan dalam huruf C Konsultasi public sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan terhadap masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan  dan masyarakat yang terpengaruh dalam proses AMDAL,” jelasnya.

Melihat pedoman tentang konsultasi AMDAL yang sesuai dengan peraturan menteri KLHK, kegiatan yang dilakukan oleh PT. INDONIKEL KARYA PRATAMA dan Pemerintah Kecamatan Batui patut diduga telah cacat prosedur. Tidak hanya itu, rencana penambangan nikel ini juga diduga akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat, khusunya dalam hal pencemaran lingkungan. Rencana penambangan nikel ini juga, diduga akan mengganggu Adat budaya dan bahkan ritual punakan yang akan terganggu.

Rencana Penambangan nikel ini juga diduga akan menggusur kawasan hutan dan juga melakukan penggalian yang berdampak pada populasi burung maleo sebagai satwa endemic Sulawesi Tengah dan sangat berperan dalam ritual adatTumpe, di mana nantinya tidak akan ada lagi pengantaran telur burung maleo ke banggai yang di lakukan masyarakat adat batui tiap tahunnya di bulan desember. Karna kurangnya populasi burung maleo dan terancam punah.

Penggusuran dan penggalian juga mengancam situs budaya batui dalam hal ini 8 kampung tua, dan wilayah adat yang memiliki historinya sendiri. Pencemaran lingkungan juga akan berdampak pada pencemaran aliran air yang ada di batui, sungai batui, bakung, kayoa dan seperti yang kita ketahui dalam beberapa ritual, ini sangat penting untuk jalannya ritual seperti monsawe dll. Jika limbah pertambngan mencemari aliran air sungai, maka ini juga akan berdampak pada persawahan di kecamatan batui hingga hilangnya lapangan pekerjaan sebagian masyarakat batui yang mayoritas bekerja sebagai petani.

“Dengan masyarakat batui menyatakan sikap menolak masuknya tambang nikel di Kecamatan Batui. Meminta pemerintah untuk segara membuat sikap ikut bersama-sama masyarakat batui menolak tambang, kemudian meminta pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat mencabut izin usaha pertambangan PT.INDO NIKEL KARYA PRTAMA serta perusahaan tambang lainnya yang akan beroperasi di Kabuputen Banggai,” tandasnya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *