Masyarakat Petobo Datangi DPRD Sulteng Tuntut Hak Sebagai Penyitas

oleh -
Masyarakat Petobo saat melakukan aksi di depan kantor DPRD Sulteng. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Masyarakat Petobo mendatangi kantor DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) guna menuntut hak mereka sebagai penyintas.

Kordinator lapangan aksi, Ista mengungkapkan masyarakat Petobo sudah dua tahun lamanya belum merasakan kehadiran pemerintah untuk menanggulangi hak-hak mereka sebagai korban yang terkena likuifaksi.

“Kami masyarakat Petobo datang ke DPRD Sulteng hanya ingin mengambil hak-hak kami sebagai korban likuifaksi,”ungkap Korlap aksi, Ista di depan kantor DPRD Sulteng, Kamis (25/06/2020).

Menurutnya, masyarakat petobo merupakan masyarakat yang begitu merasakan dampak likuifaksi yang tersebar di dunia.

“Kami menunggu tanggungjawab dari pemerintah meskipun berkali-kali di kecewakan, kami dari Petobo ini merupakan orang Indonesia yang menunggu kepastian dari pemerintah,” tuturnya.

“Kami juga tidak punya rumah. Sampai saat ini, kami masih berjibaku dengan tanah yang masih bermasalah. Luka kita menjadi dua kali lipat, bahkan untuk makan 3 kali sehari saja kami masih susah,” lanjut dia.

Dia juga menegaskan, masyarakat Petobo menolak untuk di relokasi ke tempat lain, karena mereka ingin tetap tinggal di tanah kelahiran mereka.

“Kami tidak ingin di relokasi ke tempat lain, seperti di tondo dan di manapun itu, karena kami ingin di buatkan rumah di tempat tanah kami,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu anggota Pansus DPRD Sulteng, Yahdi Basma mengatakan, tuntutan yang dibawakan oleh masyarakat Petobo tidak menginginkan untuk di relokasi ke tempat lain.

Olehnya kata Yahdi, kalau ada satu dua orang yang mengakomodir surat pernyataan yang disampaikan pemerintah untuk menyetujui di relokasi, itu karena hasil bujukan orang-orang tertentu, karena pada prinsipnya mereka tidak ingin di pindahkan dari tanah leluhur mereka.

“Kami juga masih menemukan 27 sampai 30 persen uang duka belum dibayarkan dan hampir 100 persen huntap belum di dirikan,” kata Yahdi.

Oleh karena itu lanjut Yahdi, temuan ini akan di dorong secara maksimal dalam menyelesaikan masalah dana bencana melalui Pansus Padagimo yang sudah terbentuk.

“Seharusnya pemerintah tangguhkan dulu membangun jembatan dan membeli patung. Pemerintah harus mengutamakan masalah kemanusiaan pasca gempa tsunami dan likuifaksi September 2018, yang saat ini masih tinggal di tenda-tenda,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Pansus Padagimo Budi Luhur menuturkan, yang menjadi kendala di Pansus Padagimo disebabkan adanya pandemi Covid-19, sehingga hampir dua bulan tidak ada aktivitas di kantor DPRD Sulteng, sehingga Pansus Padagimo tidak bisa melakukan rapat karena ada ketentuan yang berlaku.

“Tapi tidak bisa juga di abaikan hak-hak para penyintas. Usulan dari masyarakat akan kami teruskan ke Intansi terkait yang menangani dana kebencanaan dan kami awali dari kota Palu khususnya di Kelurahan Petobo,”tuturnya.

“Dalam waktu dekat, kita akan lakukan hearing kita akan undang berbagai pihak yang terkait dana bencana,” tutupnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *