Masyarakat Donggala Geruduk Kantor Gubernur Sulteng

oleh -
Masyarakat Kabupaten Donggala saat geruduk kantor Gubernur Sulteng. FOTO : MIFTAHUL AFDAL/SN

PALU, SULTENGNEWS.COM – Masyarakat Kabupaten Donggala yang terdampak bencana alam gempa bumi dan tsunami pada 28 September 2020, geruduk kantor Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) menuntut hak untuk dibangunkan Hunian Tetap (Huntap).

“Rakyat Kabupaten Donggala yang berada di Banawa Induk, Tanjung Batu dan Labuan Boya, sebetulnya sudah ditetapkan pada 2019 untuk dibuatkan Huntap oleh Pemerintah Klaten. Namun Huntap itu dipindahkan Bupati Donggala Kasman Lassa ke Lero. Akhirnta, sampai saat ini, tidak ada satupun bangunan Huntap yang dibangunkan,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Freddy Onora dalam orasinya di depan kantor Gubernur Sulteng, Selasa (28/09/2020).

Freddy mempertanyakan sikap pemerintah untuk masyarakat Donggala yang menjadi korban bencana yang telah kehilangan harta bendanya. Apa yang menjadi solusi dari pemerintah, karena mereka merupakan rakyat Sulteng yang terus berkontribusi kepada pemerintah lewat pajak.

Dikatakan, pihaknya paham betul bagaimana pemerintah kabupaten dan kota bekerja dan retorika yang digunakan.

Menurut Freddy, DPRD Kabupaten Donggala sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Donggala, Kasman Lassa, namun dalam waktu kerja lima hari tidak dijalankan oleh Bupati Donggala.

Dia menerangkan, Wakil Bupati Donggala Moh Yasin sudah bertemu dengan masyarakat Donggala di balai desa dan sudah berjanji akan menyetujui aspirasi dari masyarakat.

“Persoalan ini sebenarnya ada di Gubernur, sebab Bupati dan OPD selalu mengatakan bahwa kebijakan ini ada di Provinsi. Jadi jangan di pimpong rakyat,” terangnya.

Ketua Sulteng Bergerak, Adriansya Manu menyebut, Sulteng punya Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, dimana kewenangan dan tanggungjawab ada di provinsi bukan di kabupaten, karena status kebencanaan ini adalah bencana Daerah Provinsi Sulteng bukan bencana Kabupaten Donggala, sehingga penyelenggaraan bencana Sulteng itu tanggungjawab Gubernur Sulteng, dalam strukturnya Sekretaris Provinsi (Sekprov) sebagai kepala penanggulangan bencana.

“Kami paham hirarki hukum dan aturannya, maka dari itu kami datang ke kantor Gubernur, sebab kami sudah berkali-kali mendatangi DPRD Donggala, Sigi dan Kota Palu. Bahkan Bupati Donggala, Bupati Sigi dan Walikota Palu,”sebutnya.

“Jalurnya sudah kami lakukan tapi selalu menemui jalan buntu, olehnya kedatangan kami ini meminta Gubernur Sulteng mengambil hirarki hukumnya dalam Perda tersebut, karena ini kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Sulteng,”pungkasnya.

Salah seorang korban di Loli bernama wiwik, mengaku sangat geram akibat Gubernur Sulteng tidak menemui massa aksi. Masyarakat Kabupaten Donggala hanya menginginkan ada kesempatan, karena bagi dia ini hari terakhir, sebab sudah terlalu lama dirinya bersama masyarakat lainnya dihadapkan dengan diskusi.

“Dari Donggala sampai di kantor gubernur kita hanya diskusi, sekarang kami butuh komitmen bukan janji lagi. Untuk Pilkada kami menentukan sikap untuk golput, jadi kalau bapak tidak bisa mengambil keputusan atau kebijakan, silahkan mundur, karena ini sudah dua tahun kami menderita di Huntara,”tegasnya.

Dalam aksi tersebut massa aksi beberapa kali meminta kepada Asisten II Administari, Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulteng, Bunga Emil Somba untuk menyampaikan kepada Gubernur Sulteng, Drs.Longki Djanggola,M.Si untuk dapat beraudiensi bersama masyarakat. Namun sekira dua jam lamanya masyarakat yang menunggu Gubernur Sulteng tak kunjung menemui massa aksi.

Dikesempatan itu, Asisten II Administari Perekonomian dan Pembangunan Pemrov Sulteng, Bunga Elim Somba menuturkan, agenda gubernur saat ini sangat padat, sehingga dirinya di utus Gubernur Sulteng untuk mewakili mendatangi massa aksi.

“Jika ingin ketemu nanti setelah rapat dengan Kapolda Sulteng dan Danrem 132/Tadulako,”tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *