Masa Kerja Pansus Rehab Rekon DPRD Kota Palu Akan Diperpanjang

oleh -
Ketua Pansus Pengawasan Rehab Rekon DPRD Kota Palu, Mohamad Syarif saat menyampaikan hasil kerja Pansus. FOTO : ALSIH MARSELINA/SN

PALU, SULTENGNEWS.COM – Masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu untuk pengawasan serta evaluasi pasca bencana alam 28 September 2018, akan diperpanjang.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Palu Erman Lakuana serta dihadiri Asisten I Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu serta sejumlah anggota Legistlatif DPRD Kota Palu di ruang rapat utama DPRD Kota Palu, Rabu (19/08/20).

Ketua Pansus Pengawasan Rehab Rekon DPRD Kota Palu, Mohamad Syarif mengatakan, perpanjangan masa kerja itu untuk memaksimalkan peran dalam pengawasan selama dalam masa rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana alam yang terjadi di Kota Palu.

“Hal ini sudah tercantum dalam undang-undang sesuai ketentuan pada pasal 64 ayat 4b peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2018 sebagaimana halnya pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten,” ujarnya.

Dikatakan, pansus sendiri telah melakukan peninjauan kurang lebih delapan hari masa kerja di 17 kelurahan dibKota Palu yang bertujuan untuk menjadikan sampel atau contoh hasil investigasi pansus.

“Mengingat waktu dan masih banyak kendala ditemukan di lapangan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, maka kami meminta agar masa kerja Pansus diperpanjang dan juga dibentuk kembali,”jelasnya.

Syarif mengungkapkan, hasil investigasi tersebut, masih ada banyak permasalahan ditemukan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi diantaranya data yang terdapat di pemerintah Kota Palu tidak akurat.

“Hal ini meliputi kebutuhan sektor sosial dalam sub sektor perlindungan sosial, Jaminan Hidup dan Santunan duka yang secara keseluruhannya belum terbayarkan, termasuk masih banyak bangunan sekolah yang belum selesai pembangunannya,”ungkap politisi gerindra ini.

Dia menerangkan, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi penyintas, belum rampung secara menyeluruh dikarenakan adanya warga yang belum terdata dan tidak bersedia direlokasi ke Huntap yang telah di sediakan Pemerintah Kota Palu.

Dalam hal ini, pansus memintai kepada pihak instansi pemerintah Kota Palu untuk segera mencarikan solusinya serta memperbaiki sistem drainase yang terdapat di huntap yang telah dinangun.

Setelah mendengar beberapa masukan dari peserta rapat, pimpinan rapat paripurna memutuskan untuk membentuk kembali dan memperpanjang masa kerja pansus dan disetujui oleh semua anggota DPRD Kota Palu yang hadir dalam rapat paripurna itu.

“Hari ini juga, pansus rekonstruksi dibubarkan. Akan tetapi pada pembukaan masa sidang catur wulan III diawal bulan September 2020 nantinya dilakukan pembentukan Pansus baru. Namun harus direkomendasikan kembali oleh anggita dewan yang hadir,” pungkasnya. SIL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *