PALU, SULTENGNEWS.COM – Maraknya tambang ilegal yang hadir di hampir seluruh daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi perhatian serius bagi Gubernur Sulteng terpilih, Rusdy Mastura.
Cudy sapaan akrab Rusdy Mastura, dirinya terlebih dulu akan melakukan penertiban terhadap sejumlah tambang ilegal tersebut.
Sebagai Gubernur terpilih, Cudy mengatakan kedepan bisa dirinya akan mengambil langkah penertiban terhadap pertambangan ilegal di Sulteng. Namun, hal itu, kata dia, harus berdasarkan data dimana saja titik lokasi tambang ilegal.
“Itu menjadi kita punya program kedepan, jadi saya baru menjadi Gubernur tentu saya akan minta data tambang yang ilegal, masa saya tiba-tiba ini dan itu yang belum saya tau, saya akan minta data, apa kondisinya dan apa yang akan saya lakukan,”ujar Cudy saat ditemui sultengnews di kantor DPRD Sulteng, Selasa (01/02/2021).
Bahkan, Mantan Walikota Palu itu menyebut, dia juga berpikiran untuk tambang skala kecil yang berada di pedesaan sebaiknya persyaratan administratif di atur langsung pemerintah desa setempat. Akan tetapi, jika berkaitan dengan tambang berskala besar, maka harus berurusan dengan pemerintah provinsi.
“Saya dari dulu berpikir, kalau pertambangan skala kecil kasih desa izinnya kalau yang besar baru, kalau yang kecil kasih desa supaya jelas ada izin, suapaya yang jadi pemerasan supaya jelas,”sebutnya.
“Jadi akan saya berikan WPR namanya Wilayah Penambang Rakyat, status kawasan yang di rubah,”tambahnya.
Cudy menerangkan, sekira 30 ribu tambang yang berada di Sulteng untuk kedepan dapat akan dievaluasi mana saja yang masih berstatus ilegal kemudian akan disahkan dengan perubahan status wilayah.
“Kan di tempat kita ini ada sekitar 30 ribu tambang jadi di sahkan saja,”tandasnya. DAL
