Mantan Kades Lambori Bantah Tidak Masukan Laporan Realisasi Anggaran Dalam Siskeudes

oleh -
Ratusan masyarakat penerima BLT di Desa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, mendatangi kantor Desa Lambori. FOTO : Dokumentasi Alkiyat

PARIMO, SULTENGNEWS.COM – Mantan Kepala Desa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, membantah tudingan kepada dirinya yang disebutkan tidak memasukkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2017,2018 dan 2019 di masa jabatannya.

Pasalnya, tudingan yang diberikan kepada Mantan Kepala Desa Lambori, Ridwan yang tidak memasukkan LRA dalam Siskeudes di tiga tahun itu menyebabkan adanya anggaran Rp 179 juta yang tidak dipertanggungjawabkan diduga masuk dalam anggaran silva, sehingga 197 warg Desa Lambori tidak dapat menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap tiga di bulan Oktober, November, dan Desember 2020.

“LRA Tahun 2017, 2018,dan 2019 LRAnya itu ada laporan realisasinya, itu ada, karena itu prasyarat untuk mendapatkan anggaran dana desa berikutnya, seperti LRA Tahun 2017 kita laporkan untuk proses APBDes di Tahun 2018 begitu juga berikutnya,”ujar Ridwan kepada sultengnews, Kamis (24/12/2020).

Ridwan mengatakan, persoalan terkait BLT, karena tiba-tiba BLT tahap tiga ditiadakan, kemudian ada informasi yang berkembang di masa jabatannya tidak melakukan pertanggungjawaban di Tahun 2019. Jika di Tahun 2019 Pemerintah Desa Lambori tidak membuat pertanggungjawaban dan LRA, kata dia tidak mungkin di anggaran di Tahun 2020 di proses.

Menurut Ridwan, tidak ada kaitannya penutupan anggaran di dana Silva untuk bisa mencairkan dana BLT, bagi dia, jika memang BLT di tahap satu dan tahap dua dicairkan sesuai dengan penetapan yang jadi permasalahan, namun, mengapa BLT di tahap tiga tidak di cairkan.

“Analisa saya sederhana, kenapa tidak di cairkan, karena anggaran untuk pencairan tahap tiga sudah tidak cukup untuk membiayai BLT,”tuturnya.

Ridwan menganggap ada hal yang sangat krusial terhadap perubahan APBDes tahap satu di Tahun 2020, karena perubahan APBDes dilakukan ketika uang sudah keluar.

Berdasarkan instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,kata Ridwan, bagi dana desa yang sudah mengeluarkan dana BLT di tahap satu, maka akan dapat di proses pada pencarian tahap dua,

Ridwan menilai, tidak cairnya dana BLT tahap tiga karena kendala pertanggungjawaban di tahap satu. Sebab, pertanggungjawaban di tahap satu yang di posting di Siskeudes berbeda dengan realisasi di lapangan, makanya, menurut dia aparat desa sekarang bingung, karena sistem juga tidak menerima, sebab saat ini tidak lagi menggunakan sistem manual tapi harus masuk di Siskeudes.

“Dimasukkan laporan pertanggungjawaban di tahap satu, sedangkan di pengajuan BLT tidak masuk di tahap satu nanti akan di posting (dalam Siskeudes) di tahap dua,”ungkapnya.

Kemudian, Ridwan juga menyayangkan aparat desa tidak melibatkan dirinya apabila terjadi masalah seperti sekarang ini, karena bagi dia masalah ini demi kepentingan masyarakat Desa Lambori, dia menyebut jika ditanya soal LRA di periode masa dia menjabat semua ada.

Ridwan mengaku, dia telah berkordinasi dengan Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) terkait dana senilai Rp 179 juta yang tidak menjadi pertanggungjawaban di masa jabatannya agar ditelusuri darimana munculnya dana Rp 179 juta itu.

“Kalau menurut hemat saya laporan kegiatan setelah di kroscek kemarin itu di 2019 terkait laporan pipanisasi dilaporkan Sekretaris Desa hanya 65 persen, sementara pekerjaannya sudah 100 persen, kemudian pembelian alat visio kemungkinan pelaporannya belum dilaporkan secara keseluruhan bahwa semua barang sudah ada,”sebutnya.

“Jadi pihak Pemda juga melihat dengan akumulasi seperti itu akan dihitung secara keseluruhan, karena jika dihitung dengan presentasi 100 persen, artinya pekerjaan selesai secara keseluruhan, tapi kalau laporan dari desa 65 persen itu berarti masih ada 35 persen yang belum diselesaikan, mungkin dari hitungan itu sehingga diakumulasikan menjadi 179 juta,”tambahnya.

Senada dengan itu, salah satu Aparat Desa Lambori, Tahmid menguraikan, bahwa aturan sesuai tahapan pencairan di Tahun 2020 yang pertama terdapat 40 persen, kedua 40 persen, tetapi dijadikan dua tahap yaitu 20-20 persen, selanjutnya di tahap tiga tinggal 60 persen. Akan tetapi, bagi Tahmid yang juga merupakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), aparat desa tidak melihat dengan pagu anggaran sebesar 1,2 miliar bahwa ada pemotongan anggaran di dana desa sebesar Rp 25 juta untuk penanganan dampak covit-19 yang ada di kabupaten.

Tahmid juga menyayangkan di dalam penyampaian saat massa aksi mendatangi kantor Desa Lambori, ketika masyarakat bertanya, pemerintah kecamatan maupun Pejabat Sementara (PJ) Desa Lambori tidak membedakan antara ketetapan dan kebijakan. Karena, menurut dia jika bunyinya ketetapan, maka wajib dibayarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga, bagi Tahmid ada kekeliruan dalam penyampaian dalam pertemuan tersebut, karena jika bunyinya kebijakan sewaktu-waktu bisa dirubah dan ditiadakan.

Tahmid menegaskan, masalah pemotongan dana desa, karena adanya dana Silva sebanyak 179 juta tidak masuk akal, karena dana desa di tahap ketiga sekitar Rp 50 juta dan ditambah dari dana Silva sebanyak Rp 60 juta, sementara, kata dia di tahap empat sudah sesuai dengan pagu anggaran 1,2 miliar berdasarkan APBDes, DRK, RKPDes, dan LPJ.

Menurutnya, secara sistematis seharunya dihitung dengan pagu anggaran, kemudian di sesuaikan dengan item perkegiatan, namun perhitungan Rp 179 juta itu perlu dipertanyakan.

“Karena jika ada temuan seperti itu harus detail juga terkait jenis kegiatan apa yang tidak terealisasi atau sama sekali tidak terealisasi sehingga menimbulkan angka sebesar Rp 179 juta, kalau hanya disampaikan bawa ini adalah temuan bahwa ada dana Silva di Desa Lambori, tapi yang menjadi pertanyaannya, jenis kegiatannya harus diuraikan juga,”tegasnya.

“Rp 179 juta hanya angka taksiran pemikiran sendiri, kalau misalnya angka Rp 179 juta itu memang ada, diambil dari item mana yang tidak ada realisasinya, sementara di Tahun 2019 ada laporan realisasi anggaran, tapi dibilang di Silva, saya konfirmasi kemarin dengan pihak Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), jika memang anggaran itu masuk di Silva, maka anggaran tersebut masuk di rekening desa atau di keuangan daerah, tapi hasil konfirmasi saya rekening desa itu nol begitu pun di rekening daerah,”terangnya.

Tahmid menduga, sebenarnya masalah tidak adanya pencairan BLT di tahap tiga, karena kesalahan administrasi bukan pada perhitungan anggaran. Selanjutnya, kata dia tentang masalah di Tahun 2020, memang benar realisasi di tahap satu tidak sesuai dengan di postingan dalam Siskaudes, makanya sistem tidak bisa terima.

“Saya anilisa dengan prosedur hukum, berarti kalau itu ada kesalahan di 2019 atau tidak adanya LRA sesuai Pagu anggaran yang ada di 2019, kok kenapa mulus pencairan di 2020, jika dibawa ke ranah hukum, maka ada dugaan tindak pidana korupsi, kalau saya mengatakan dugaan tindak pidana korupsi ini bukan tindak pidana yang pasif tapi yang masif sehingga bisa di duga ada dugaan tindak pidana secara masif,”tandasnya.DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *